detikcom

Rabu, 24/04/2013 15:36 WIB

Caleg Diingatkan Tak Boleh Temui KPU Selama Masa Pencalonan

M Iqbal - detikNews
Jakarta - KPU sudah mulai memverifikasi sebanyak 6.576 berkas pencalonan yang diajukan oleh partai politik. Para caleg diminta untuk tidak menemui komisioner KPU untuk keperluan apapun selama masa pencalonan.

"Pokoknya KPU tidak akan berhubungan dengan caleg, hanya berhubungan dengan partai melalui LO atau penghubung yang telah ditunjuk oleh partai selama masa verifikasi (pencalonan)," kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Rabu (24/4//2013).

Menurutnya, KPU hanya menginformasikan melalui website resmi KPU terkait daftar nama caleg maupun perkembangan proses pencalonan. Di luar itu, hanya boleh melalui penghubung yang ditunjuk partai untuk menemui KPU.

"Kalau ada caleg berkeliaran di KPU, maka kami tidak akan menerima. Karena peserta pemilu itu kan partai politik, kita akan repot kalau melayani caleg sebanyak yang telah didaftarkan," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, total jumlah bakal calon anggota DPR RI yang telah diterima KPU dari 12 partai politik sebanyak 6.576 orang, yaitu perempuan sebanyak 2.434 orang dan laki-laki 4.142 orang.

KPU selanjutnya melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan yang diajukan, mulai 23 April sampai 6 Mei 2013. Hasil verifikasi akan disampaikan kepada partai politik tanggal 7 sampai 8 Mei 2013.

Kemudian partai diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan tanggal 9-22 Mei 2013, verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dilaksanakan dari 23 Mei sampai 29 Mei 2013.

Tahap selanjutnya penyusunan dan penetapan daftar Caleg Sementara (DCS) pada 30 Mei sampai 12 Juni 2013, sementara pengumuman DCS dilaksanakan 13 sampai 17 Juni 2013.


Banjir mengepung Ibukota Jakarta. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/van)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%