detikcom
Rabu, 24/04/2013 12:54 WIB

Dugaan Korupsi Impor Daging

Dipertemukan dengan Suswono, PT Indoguna Danai Luthfi Berkampanye di Sumatera

Moksa Hutasoit - detikNews
Luthfi Hasan Ishaaq.
Jakarta - Luthfi Hasan Ishaaq mempertemukan Dirut PT Indoguna dengan Mentan Suswono yang ingin mengurus ijin penambahan kuota impor daging sapi. Sebagai balasannya, perjalanan Presiden PKS tersebut untuk kegiatan Safari Dakwah PKS di Sumatera dibiayai PT Indoguna.

Hal ini terungkap dalam surat dakwaan terhadap Arya Effendi dan Juard Effendi soal dugaan korupsi penambahan kuota impor daging sapi. Dakwaan dibacakan oleh penuntut umum pada KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Rabu (24/4/2013).

"Dirut PT Indoguna Maria Elizabeth Liman bersedia menyumbang untuk perjalanan Luthfi dalam rangka kampanye PKS di Sumatera," kata jaksa M Rum.

Kesediaan menyumbang itu disampaikan Maria kepada Ahmad Fatahanah dalam pertemuan mereka pada 30 Desember 2012. Dua hari sebelumnya, Maria menemui Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq untuk minta dipertemukan dengan Mentan Suswono yang merupakan kader PKS.

"Ahmah Fatahanah bertanya, "Mau nggak membiayai perjalanan Pak Luthfi dalam rangka kampanye PKS di Sumatera?" Maria menjawab, "Saya commit mendukung dana untuk PKS"," lanjut M Rum.

Pada 11 Januari 2013, terjadilah pertemuan antara Maria dengan Suswono. Pertemuan berlangsung di sela kegiatan Safari Dakwah PKS di Medan.

Setelah mendapat informasi ada lampu hijau untuk menambah kuota impor dari Kementan, Maria berjanji memberi fee Rp 5 ribu/kg kepada Luthfi. Total penambahan kuota impor daging sapi yang diminta PT Indoguna adalah 8 ribu ton.

"Seluruhnya berjumlah Rp 40 miliar," tandasnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mok/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%