Rabu, 24/04/2013 12:08 WIB

KPU Resmi Umumkan 6.576 Daftar Caleg Sementara DPR Melalui Website

M Iqbal - detikNews
Jakarta - KPU menepati janjinya untuk mempublikasikan 6.576 caleg DPR RI yang masuk Daftar Caleg Sementara (DCS) yang diserahkan oleh 12 partai politik ke KPU. Pengumuman bacaleg itu dipublikasikan melalui website resmi KPU.

"Dari hasil penyerahan berkas dari partai politik, kita sudah mencatat dengan rinci pada saat penyerahan dilakukan dan telah dilakukan pembubuhan tandatangan oleh petugas sebanyak 12 sub pokja dan oleh perwakilan DPP partai masing-masing," kata ketua KPU Husni Kamil Manik.

Hal itu disampaikan saat melaunching 6.576 nama caleg dalam Daftar Caleg Sementara melalui website di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (24/3/2013).

Menurutnya, publikasi seluruh daftar nama bacaleg itu untuk penyebarluasan informasi agar diketahui oleh masyarakat umum, termasuk partai politik dan bacaleg bersangkutan.

"KPU mempublikasikan nama-nama tersebut supaya diketahui oleh publik, parpol dan masing-masing bakal calon. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami melaunching mengenai hal tersebut, dan kami memuat dalam web resmi KPU www.kpu.go.id," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui KPU telah menerima berkas 6.576 Bacaleg DPR RI dari 12 partai politik peserta pemilu 2014. Dari total jumlah tersebut perempuan sebanyak 2.434 orang dan laki-laki sebanyak 4.142 orang.

Selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi terhadap syarat pengajuan pencalonan dan syarat bakal calon dari tanggal 23 April sampai 6 Mei 2013. Hasil verifikasi akan disampaikan kepada partai politik tanggal 7-8 Mei 2013.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bal/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
82%
Kontra
18%
MustRead close