detikcom
Rabu, 24/04/2013 09:34 WIB

Ini 3 Hakim Agung yang Penjarakan Pengusaha Pembayar Buruh di Bawah UMR

Andi Saputra - detikNews
Index Artikel Ini  Klik "Next" untuk membaca artikel selanjutnya 1 dari 4 Next »
Gedung MA (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengetok palu dengan keras vonis 1 tahun penjara bagi pengusaha yang memberi upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Sebab pengusaha seperti itu telah melakukan tindak kejahatan.

"Vonis bulat, tidak ada perbedaan pendapat. Semuanya sepakat menerapkan Pasal 90 ayat 1 UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan," kata pejabat resmi MA yang tak mau disebut namanya kepada detikcom, Rabu (24/4/2013).

Kasus ini mendudukkan pengusaha Surabaya Tjioe Christina Chandra yang memiliki 53 karyawan. Oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Chandra divonis bebas. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun mengajukan kasasi dan dikabulkan dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Vonis kasasi diadili oleh ketua majelis hakim Zaharuddin Utama dengan anggota majelis Prof Dr Surya Jaya dan Prof Dr Gayus Lumbuun dalam perkara nomor 687 K/Pid.Sus/2012.

Siapakah ketiga hakim agung tersebut?


Next page :
1. Zaharuddin Utama


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%