Selasa, 23/04/2013 19:03 WIB

Hakim Jabatan Mulia, Tidak Boleh Dugem

Andi Saputra - detikNews
Imam Anshori Saleh (ari/detikcom)
Jakarta - Sebagai jabatan mulia, hakim diingatkan untuk tetap menjaga harkat dan martabatnya. Untuk menjaga hal tersebut, hakim dilarang melakukan hal-hal yang oleh awam bisa dilakukan semaunya.

"Mestinya hakim tidak boleh dugem. Hakim itu jabatan mulia. Dugem itu punya dampak negatif bagi hakim," kata Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh saat berbincang dengan detikcom, Selasa (23/4/2013).

Dalam dunia gemerlap (dugem) tersebut, orang akan bersentuhan dengan alkohol, suasana remang-remang, musik yang keras dan hingar bingar. Sebagai tempat mencari kesenangan duniawi, hakim tidak pantas memasuki tempat tersebut.

"Misalnya bisa di dekati orang-orang yang berperkara atau makelar kasus," tandas Imam menambahkan.

Sebagai 'wakil Tuhan', hakim harus bisa menjaga integritas secara utuh. Tak hanya dugem, hakim juga diminta menghindari gaya hidup yang dinilai negatif oleh masyarakat.

"Jadi hakim itu masuk 'dunia sunyi' atau dunia asketis. Karena itu KY imbau para hakim untuk tinggalkan dunia gemerlap," pungkas Imam.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%