detikcom
Selasa, 23/04/2013 19:03 WIB

Hakim Jabatan Mulia, Tidak Boleh Dugem

Andi Saputra - detikNews
Imam Anshori Saleh (ari/detikcom)
Jakarta - Sebagai jabatan mulia, hakim diingatkan untuk tetap menjaga harkat dan martabatnya. Untuk menjaga hal tersebut, hakim dilarang melakukan hal-hal yang oleh awam bisa dilakukan semaunya.

"Mestinya hakim tidak boleh dugem. Hakim itu jabatan mulia. Dugem itu punya dampak negatif bagi hakim," kata Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh saat berbincang dengan detikcom, Selasa (23/4/2013).

Dalam dunia gemerlap (dugem) tersebut, orang akan bersentuhan dengan alkohol, suasana remang-remang, musik yang keras dan hingar bingar. Sebagai tempat mencari kesenangan duniawi, hakim tidak pantas memasuki tempat tersebut.

"Misalnya bisa di dekati orang-orang yang berperkara atau makelar kasus," tandas Imam menambahkan.

Sebagai 'wakil Tuhan', hakim harus bisa menjaga integritas secara utuh. Tak hanya dugem, hakim juga diminta menghindari gaya hidup yang dinilai negatif oleh masyarakat.

"Jadi hakim itu masuk 'dunia sunyi' atau dunia asketis. Karena itu KY imbau para hakim untuk tinggalkan dunia gemerlap," pungkas Imam.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/fdn)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%