detikcom
Selasa, 23/04/2013 18:12 WIB

Jaksa: Tim Irwasum Polri Loloskan PT CMMA Setelah Terima Rp 1,5 M

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Jaksa KPK mengungkap bagaimana permainan kongkalikong dalam proyek simulator SIM Mabes Polri. Bahkan di dalam surat dakwaan jaksa untuk Irjen Djoko Susilo disebutkan ada uang pelicin sebesar Rp 1,5 miliar yang diberikan kepada tim Irwasum Polri untuk memuluskan PT CMMA sebagai pemenang tender.

Dugaan adanya kongkalikong bermula dari surat perintah Kapolri Jend Timur Pradopo kepada Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) untuk melakukan pre-audit terhadap proyek Simulator SIM. Tim beranggotakan Wahyu Indra P, Gusti Ketut Gunawa, Grawas Sugiharto, Elison Tarigan dan Bambang Ryan Setyadi.

Pada 10 Maret 2011, Budi Susanto Dirut PT CMMA, meminjam uang sebesar Rp 1,5 milyar kepada Sukotjo Bambang. Sukotjo adalah Dirut PT ITI, perusahaan yang menjadi subkontraktor dalam proyek yang tendernya sudah diatur untuk dimenangkan PT CMMA ini.

"Budi Susanto meminta uang kepada Sukotjo Bambang sebesar Rp 1,5 miliar untuk diberikan kepada tim Irwasum Mabes Polri guna memenangkan PT CMMA sebagai pelaksana pekerjaan simulator," ujar jaksa KMS Roni dari KPK di PN Tipikor, Selasa (23/4/2013).

Jaksa KPK pun yakin gara-gara uang pelicin Rp 1,5 miliar itu, maka PT CMMA bisa lolos pre-audit di Irwasum. Karena adanya rekomendasi Irwasum itu, maka Kapolri menetapkan PT CMMA sebagai pemenang tender.

"Setelah menerima uang sejumlah Rp 1,5 m, dari Budi Susanto melalui Sukotjo Bambang, selanjutnya tim Irwasum merekomendasikan PT CMMA sebagai pemenang," kata Jaksa Roni.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fjr/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
54%
Kontra
46%