Selasa, 23/04/2013 15:39 WIB

Polri Tunggu Hasil Pemeriksaan Kemendikbud untuk Usut Dugaan Korupsi UN

Andri Haryanto - detikNews
Karopenmas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar
Jakarta - Mabes Polri belum menemukan adanya indikasi dugaan korupsi terkait keterlambatan distribusi materi Ujian Nasional (UN). Polri tunggu hasil pemeriksaan inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dugaan pelanggaran hukum tersebut.

"Jadi kita akan melihat bagaimana hasil pemantauan jajaran Kemendikbud baik dalam lingkup pengawasan apakah ada kaitan dalam proses pengadaan barang dan jasa karena melibatkan pihak ketiga untuk proses pengadaannya," kata Karopenmas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2013).

Menurutnya, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut apabila dikemudian hari ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum.

"Kalau ada indikasi terjadi pelanggaran hukum tentu akan menjadi suatu kajian lebih lanjut lagi terhadap peristiwa itu," ujar Boy.

Polri sendiri belum menemukan adanya indikasi awal pelanggaran hukum terkait keterlambatan distribusi materi UN.

"Kita masih belum menemukan kesimpulan seperti itu, lebih kepada langkah-langkah penyelidikan, tentunya harus kerjasama khususnya dari Inspektorat Kemendikbud," urai Boy.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ahy/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%