detikcom
Selasa, 23/04/2013 15:39 WIB

Polri Tunggu Hasil Pemeriksaan Kemendikbud untuk Usut Dugaan Korupsi UN

Andri Haryanto - detikNews
Karopenmas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar
Jakarta - Mabes Polri belum menemukan adanya indikasi dugaan korupsi terkait keterlambatan distribusi materi Ujian Nasional (UN). Polri tunggu hasil pemeriksaan inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dugaan pelanggaran hukum tersebut.

"Jadi kita akan melihat bagaimana hasil pemantauan jajaran Kemendikbud baik dalam lingkup pengawasan apakah ada kaitan dalam proses pengadaan barang dan jasa karena melibatkan pihak ketiga untuk proses pengadaannya," kata Karopenmas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2013).

Menurutnya, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut apabila dikemudian hari ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum.

"Kalau ada indikasi terjadi pelanggaran hukum tentu akan menjadi suatu kajian lebih lanjut lagi terhadap peristiwa itu," ujar Boy.

Polri sendiri belum menemukan adanya indikasi awal pelanggaran hukum terkait keterlambatan distribusi materi UN.

"Kita masih belum menemukan kesimpulan seperti itu, lebih kepada langkah-langkah penyelidikan, tentunya harus kerjasama khususnya dari Inspektorat Kemendikbud," urai Boy.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ahy/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%