detikcom
Selasa, 23/04/2013 15:39 WIB

Polri Tunggu Hasil Pemeriksaan Kemendikbud untuk Usut Dugaan Korupsi UN

Andri Haryanto - detikNews
Karopenmas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar
Jakarta - Mabes Polri belum menemukan adanya indikasi dugaan korupsi terkait keterlambatan distribusi materi Ujian Nasional (UN). Polri tunggu hasil pemeriksaan inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dugaan pelanggaran hukum tersebut.

"Jadi kita akan melihat bagaimana hasil pemantauan jajaran Kemendikbud baik dalam lingkup pengawasan apakah ada kaitan dalam proses pengadaan barang dan jasa karena melibatkan pihak ketiga untuk proses pengadaannya," kata Karopenmas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2013).

Menurutnya, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut apabila dikemudian hari ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum.

"Kalau ada indikasi terjadi pelanggaran hukum tentu akan menjadi suatu kajian lebih lanjut lagi terhadap peristiwa itu," ujar Boy.

Polri sendiri belum menemukan adanya indikasi awal pelanggaran hukum terkait keterlambatan distribusi materi UN.

"Kita masih belum menemukan kesimpulan seperti itu, lebih kepada langkah-langkah penyelidikan, tentunya harus kerjasama khususnya dari Inspektorat Kemendikbud," urai Boy.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%