Selasa, 23/04/2013 15:39 WIB

Polri Tunggu Hasil Pemeriksaan Kemendikbud untuk Usut Dugaan Korupsi UN

Andri Haryanto - detikNews
Karopenmas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar
Jakarta - Mabes Polri belum menemukan adanya indikasi dugaan korupsi terkait keterlambatan distribusi materi Ujian Nasional (UN). Polri tunggu hasil pemeriksaan inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dugaan pelanggaran hukum tersebut.

"Jadi kita akan melihat bagaimana hasil pemantauan jajaran Kemendikbud baik dalam lingkup pengawasan apakah ada kaitan dalam proses pengadaan barang dan jasa karena melibatkan pihak ketiga untuk proses pengadaannya," kata Karopenmas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2013).

Menurutnya, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut apabila dikemudian hari ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum.

"Kalau ada indikasi terjadi pelanggaran hukum tentu akan menjadi suatu kajian lebih lanjut lagi terhadap peristiwa itu," ujar Boy.

Polri sendiri belum menemukan adanya indikasi awal pelanggaran hukum terkait keterlambatan distribusi materi UN.

"Kita masih belum menemukan kesimpulan seperti itu, lebih kepada langkah-langkah penyelidikan, tentunya harus kerjasama khususnya dari Inspektorat Kemendikbud," urai Boy.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(ahy/mpr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%