detikcom
Selasa, 23/04/2013 15:16 WIB

Anggaran Pemilu 2014

Biaya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014 Rp 3,7 Triliun

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2014 menelan biaya yang tidak sedikit. KPU mendapatkan anggaran sebesar Rp 3,7 triliun untuk meng-update pemilik hak suara di Pemilu 2014.

Persisnya, anggaran sebesar Rp 3.758.405.010.634 telah disepakati DPR masuk dalam anggaran tahun 2013 untuk pemutakhiran data pemilih. Dalam dokumen yang diperoleh detikcom dari anggota Banggar DPR, Selasa (23/4/2013), anggaran Rp 3,7 triliun ini masuk dalam pos anggaran 'dokumen pemutakhiran data pemilih'.

Berikut adalah rincian pemutakhiran data pemilih:

a. Sosialisasi dan implementasi peraturan dan SOP pemutakhiran data pemilih : Rp 204.214.860.000
b. Rapat koordinasi dalam rangka pemutakhiran data pemilih : Rp 171.819.568.000
c. Penerimaan DP4 dan data WNI di luar negeri: Rp 2.261.673.000
d. Penyusunan rekapitulasi data pemilih: Rp 156.768.357.000
e. Monitoring dan supervisi pemutakhiran data pemilih: Rp 102.178.348.000
f. PPK (honorarium dan operasional): Rp 577.801.651.000
g. PPS (honorarium dan operasional): Rp 1.913.615.571.000
h. Pantarlih (honorarium dan operasional): Rp 629.744.982.634


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
64%
Kontra
36%