detikcom
Selasa, 23/04/2013 13:44 WIB

Anggaran Pemilu 2014

KPU Targetkan Lelang Logistik Pemilu Rp 5 T Selesai di 2013

M Iqbal - detikNews
Jakarta - KPU mengajukan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk total pengadaan logistik hingga tahun 2014. Target lelang untuk pengadaan logistik ini ditargetkan selesai pada tahun 2013.

"Kalau tahun ini saja mungkin sekitar Rp 1,3 triliun (APBN 2013), tapi dari pengajuan kita sampai 2014 itu sekitar Rp 5 triliun," kata ketua KPU Husni Kamil Manik, di kantornya Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2013).

Ia menuturkan, proses lelang logistik itu ditargetkan selesai tahun pada tahun ini, namun untuk item pengadaan akan disesuaikan dengan logsitik yang ada pada Pemilu sebelumnya.

"Kita targetkan proses lelang melelang kalau secara aturan bisa diselesaikan tahun 2013," ucap Husni.

"Kalau kotak suara atau bilik suara itu penambahan, karena dari Pemilu yang lalu ada kekurangan yang itu disebabkan karena kerusakan, kehilangan, atau penambahan jumlah TPS," lanjutnya.

Menurut Husni, dalam hal pengadaan logistik ini, pada Pemilu tahun 2009 KPU dinilai zero korupsi. Maka ia berharap dalam pengadaan ataupun penambahan logisitik pada pemilu kali ini bisa lebih baik dari Pemilu sebelumnya.

"Tahun 2009 kan zero korupsi untuk logstik, jadi ada perkembangan hanya tidak diapresiasi. Nah, itu kan kita kerjasama dengan LKPP tahun 2009. Kita akan perkuat lagi kerjasama dengan LKPP supaya nanti lebih baik lagi," kata mantan ketua KPU Sumatera Barat itu.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bal/van)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%