detikcom
Selasa, 23/04/2013 13:44 WIB

Anggaran Pemilu 2014

KPU Targetkan Lelang Logistik Pemilu Rp 5 T Selesai di 2013

M Iqbal - detikNews
Jakarta - KPU mengajukan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk total pengadaan logistik hingga tahun 2014. Target lelang untuk pengadaan logistik ini ditargetkan selesai pada tahun 2013.

"Kalau tahun ini saja mungkin sekitar Rp 1,3 triliun (APBN 2013), tapi dari pengajuan kita sampai 2014 itu sekitar Rp 5 triliun," kata ketua KPU Husni Kamil Manik, di kantornya Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2013).

Ia menuturkan, proses lelang logistik itu ditargetkan selesai tahun pada tahun ini, namun untuk item pengadaan akan disesuaikan dengan logsitik yang ada pada Pemilu sebelumnya.

"Kita targetkan proses lelang melelang kalau secara aturan bisa diselesaikan tahun 2013," ucap Husni.

"Kalau kotak suara atau bilik suara itu penambahan, karena dari Pemilu yang lalu ada kekurangan yang itu disebabkan karena kerusakan, kehilangan, atau penambahan jumlah TPS," lanjutnya.

Menurut Husni, dalam hal pengadaan logistik ini, pada Pemilu tahun 2009 KPU dinilai zero korupsi. Maka ia berharap dalam pengadaan ataupun penambahan logisitik pada pemilu kali ini bisa lebih baik dari Pemilu sebelumnya.

"Tahun 2009 kan zero korupsi untuk logstik, jadi ada perkembangan hanya tidak diapresiasi. Nah, itu kan kita kerjasama dengan LKPP tahun 2009. Kita akan perkuat lagi kerjasama dengan LKPP supaya nanti lebih baik lagi," kata mantan ketua KPU Sumatera Barat itu.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bal/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%