Detik.com News
Detik.com

Selasa, 23/04/2013 12:02 WIB

Caleg Demokrat Dibebani Biaya Kampanye di Daerah

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Caleg Demokrat Dibebani Biaya Kampanye di Daerah
Jakarta - Ongkos menjadi calon legislatif (caleg) tidak kecil. Caleg Partai Demokrat (PD), misalnya, dibebani biaya kampanye di daerah.

"Kalau biaya pencalegan tidak ada sepeserpun. Pendaftaran ini proses pencalegannya tidak ada, tapi biaya untuk membiayai kampanye di daerah," kata Ketua Satgas Penjaringan Caleg Partai Demokrat, Suaidi Marasabessy, kepada detikcom, Selasa (23/4/2013).

PD sedang membahas mekanisme pembiayaan kampanye di daerah. "Kan mereka harus membiayai kampanye mereka di daerah. Kita belum bahas sistemnya, tapi sudah ada instruksi," kata Suaidi.

Memang caleg harus melakukan kampanye sendiri-sendiri karena Pemilu 2014 menggunakan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Namun PD ingin setiap caleg menanggung biaya kampanye di daerah secara bersama-sama.

Maksudnya positif, agar biaya kampanye Pemilu 2014 bisa ditekan. Tidak terjadi pemborosan uang kampanye kader PD di daerah.

"Maksudnya mereka harus bekerja sama. Wilayah kampanye kan tumpang tindih. Jadi agar tidak terjadi jor-joran, mereka diminta sama-sama, lebih hemat," tandasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%