detikcom
Selasa, 23/04/2013 12:02 WIB

Caleg Demokrat Dibebani Biaya Kampanye di Daerah

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Ongkos menjadi calon legislatif (caleg) tidak kecil. Caleg Partai Demokrat (PD), misalnya, dibebani biaya kampanye di daerah.

"Kalau biaya pencalegan tidak ada sepeserpun. Pendaftaran ini proses pencalegannya tidak ada, tapi biaya untuk membiayai kampanye di daerah," kata Ketua Satgas Penjaringan Caleg Partai Demokrat, Suaidi Marasabessy, kepada detikcom, Selasa (23/4/2013).

PD sedang membahas mekanisme pembiayaan kampanye di daerah. "Kan mereka harus membiayai kampanye mereka di daerah. Kita belum bahas sistemnya, tapi sudah ada instruksi," kata Suaidi.

Memang caleg harus melakukan kampanye sendiri-sendiri karena Pemilu 2014 menggunakan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Namun PD ingin setiap caleg menanggung biaya kampanye di daerah secara bersama-sama.

Maksudnya positif, agar biaya kampanye Pemilu 2014 bisa ditekan. Tidak terjadi pemborosan uang kampanye kader PD di daerah.

"Maksudnya mereka harus bekerja sama. Wilayah kampanye kan tumpang tindih. Jadi agar tidak terjadi jor-joran, mereka diminta sama-sama, lebih hemat," tandasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%