detikcom
Selasa, 23/04/2013 12:02 WIB

Caleg Demokrat Dibebani Biaya Kampanye di Daerah

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Ongkos menjadi calon legislatif (caleg) tidak kecil. Caleg Partai Demokrat (PD), misalnya, dibebani biaya kampanye di daerah.

"Kalau biaya pencalegan tidak ada sepeserpun. Pendaftaran ini proses pencalegannya tidak ada, tapi biaya untuk membiayai kampanye di daerah," kata Ketua Satgas Penjaringan Caleg Partai Demokrat, Suaidi Marasabessy, kepada detikcom, Selasa (23/4/2013).

PD sedang membahas mekanisme pembiayaan kampanye di daerah. "Kan mereka harus membiayai kampanye mereka di daerah. Kita belum bahas sistemnya, tapi sudah ada instruksi," kata Suaidi.

Memang caleg harus melakukan kampanye sendiri-sendiri karena Pemilu 2014 menggunakan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Namun PD ingin setiap caleg menanggung biaya kampanye di daerah secara bersama-sama.

Maksudnya positif, agar biaya kampanye Pemilu 2014 bisa ditekan. Tidak terjadi pemborosan uang kampanye kader PD di daerah.

"Maksudnya mereka harus bekerja sama. Wilayah kampanye kan tumpang tindih. Jadi agar tidak terjadi jor-joran, mereka diminta sama-sama, lebih hemat," tandasnya.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/try)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close