Selasa, 23/04/2013 12:02 WIB

Caleg Demokrat Dibebani Biaya Kampanye di Daerah

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Ongkos menjadi calon legislatif (caleg) tidak kecil. Caleg Partai Demokrat (PD), misalnya, dibebani biaya kampanye di daerah.

"Kalau biaya pencalegan tidak ada sepeserpun. Pendaftaran ini proses pencalegannya tidak ada, tapi biaya untuk membiayai kampanye di daerah," kata Ketua Satgas Penjaringan Caleg Partai Demokrat, Suaidi Marasabessy, kepada detikcom, Selasa (23/4/2013).

PD sedang membahas mekanisme pembiayaan kampanye di daerah. "Kan mereka harus membiayai kampanye mereka di daerah. Kita belum bahas sistemnya, tapi sudah ada instruksi," kata Suaidi.

Memang caleg harus melakukan kampanye sendiri-sendiri karena Pemilu 2014 menggunakan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Namun PD ingin setiap caleg menanggung biaya kampanye di daerah secara bersama-sama.

Maksudnya positif, agar biaya kampanye Pemilu 2014 bisa ditekan. Tidak terjadi pemborosan uang kampanye kader PD di daerah.

"Maksudnya mereka harus bekerja sama. Wilayah kampanye kan tumpang tindih. Jadi agar tidak terjadi jor-joran, mereka diminta sama-sama, lebih hemat," tandasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
65%
Kontra
35%