detikcom
Selasa, 23/04/2013 12:02 WIB

Caleg Demokrat Dibebani Biaya Kampanye di Daerah

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Ongkos menjadi calon legislatif (caleg) tidak kecil. Caleg Partai Demokrat (PD), misalnya, dibebani biaya kampanye di daerah.

"Kalau biaya pencalegan tidak ada sepeserpun. Pendaftaran ini proses pencalegannya tidak ada, tapi biaya untuk membiayai kampanye di daerah," kata Ketua Satgas Penjaringan Caleg Partai Demokrat, Suaidi Marasabessy, kepada detikcom, Selasa (23/4/2013).

PD sedang membahas mekanisme pembiayaan kampanye di daerah. "Kan mereka harus membiayai kampanye mereka di daerah. Kita belum bahas sistemnya, tapi sudah ada instruksi," kata Suaidi.

Memang caleg harus melakukan kampanye sendiri-sendiri karena Pemilu 2014 menggunakan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Namun PD ingin setiap caleg menanggung biaya kampanye di daerah secara bersama-sama.

Maksudnya positif, agar biaya kampanye Pemilu 2014 bisa ditekan. Tidak terjadi pemborosan uang kampanye kader PD di daerah.

"Maksudnya mereka harus bekerja sama. Wilayah kampanye kan tumpang tindih. Jadi agar tidak terjadi jor-joran, mereka diminta sama-sama, lebih hemat," tandasnya.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(van/try)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%