Senin, 22/04/2013 18:56 WIB

Ini Dampak Berbahaya Memakai Kosmetik Ilegal

Baban Gandapurnama - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Temuan ratusan kosmetik ilegal pabrikan impor di Kota Bandung membuat geram Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Masyarakat diminta agar tak percaya kosmetik tanpa izin edar yang bebas dijual di pasaran. Dampak penggunaan bisa berbahaya bagi kesehatan.

Kepala BPOM RI Lucky Surjadi Slamet mewanti-wanti masyarakat Indonesia tidak mudah termakan rayuan penjual produk kosmetik yang menawarkan khasiat belum pasti hasilnya.

"Kosmetik itu tidak boleh mengandung bahan obat dan dipakai dengan cara injeksi (suntik)," ungkap Lucky saat jumpa pers di BBPOM Bandung, Jalan Djunjunan (Pasteur), Senin (22/4/2013).

Menurut wanita berkacamata ini produk kosmetik ilegal mengandung obat bisa berefek buruk para penggunanya. Temuan kosmetik tanpa izin edar di Bandung, sambung Lucky, sudah dipastikan berkategori berbahaya. Entah itu berupa krim, kapsul, dan cairan.

"Produk ilegal ini tak sepatutnya digunakan untuk perawatan kulit. Bila dipakai, fatal akibatnya. Misalnya, bisa menganggu fungsi ginjal," ucap Lucky.

Dia menjelaskan bahan seperti vitamin c, progesteron, testoteron, dan face mask, fungsinya untuk pengobatan dan hanya dipakai di lingkungan kedokteran. "Kalau ada kosmetik mengandung obat tadi, maka fungsinya bukan untuk perawatan kulit," ungkapnya.

Ia mengimbau masyarakat bertanya kepada BPOM soal laik atau tidaknya soal keberadaan produk kosmetik yang beredar di pasaran. Sebaiknya, masyarakat pun berobat ke dokter.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bbn/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%