Senin, 22/04/2013 18:43 WIB

Parpol Boleh Ubah Nomor Urut DCS Hingga 22 Mei 2013

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Sebanyak 12 parpol peserta Pemilu 2014 telah mendaftarkan calegnya ke KPU hari ini. Parpol masih bisa mengubah nomor urut calegnya hingga 22 Mei 2013 mendatang.

"Parpol diberi kesempatan untuk menyempurnakan, memperbaiki, dan mengubah (berkas parpol) dari 9 Mei sampai 22 Mei 2013. Parpol boleh mengurangi, menambah, dan mengubah nomor urut DCS," ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik saat jumpa pers di kantornya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2013).

Husni menjelaskan bahwa penentuan nomor urut memang merupakan kewenangan parpol.

Berkas parpol yang telah diserahkan oleh 12 parpol akan diverifikasi oleh KPU pada 23 April-8 Mei 2013. Berkas tersebut berkaitan dengan persyaratan parpol dan individu yang diajukan.

"Verifikasi perbaikan, dari tanggl 23-29 Mei. Tanggal 12 Juni 2013, KPU akan mengumumkan hasil DCS," lanjutnya.

Hingga ditutupnya waktu pendaftaran resminya, tercatat sebanyak 6.576 bakal caleg telah mendaftar. Sebanyak 8 partai politik menyerahkan daftar calegnya pada hari terakhir ini. Yaitu Partai NasDem, Partai Gerindra, PKPI, PAN, PDIP, PBB, PPP, dan terakhir PKB.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(sip/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%