detikcom
Senin, 22/04/2013 18:43 WIB

Parpol Boleh Ubah Nomor Urut DCS Hingga 22 Mei 2013

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Sebanyak 12 parpol peserta Pemilu 2014 telah mendaftarkan calegnya ke KPU hari ini. Parpol masih bisa mengubah nomor urut calegnya hingga 22 Mei 2013 mendatang.

"Parpol diberi kesempatan untuk menyempurnakan, memperbaiki, dan mengubah (berkas parpol) dari 9 Mei sampai 22 Mei 2013. Parpol boleh mengurangi, menambah, dan mengubah nomor urut DCS," ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik saat jumpa pers di kantornya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2013).

Husni menjelaskan bahwa penentuan nomor urut memang merupakan kewenangan parpol.

Berkas parpol yang telah diserahkan oleh 12 parpol akan diverifikasi oleh KPU pada 23 April-8 Mei 2013. Berkas tersebut berkaitan dengan persyaratan parpol dan individu yang diajukan.

"Verifikasi perbaikan, dari tanggl 23-29 Mei. Tanggal 12 Juni 2013, KPU akan mengumumkan hasil DCS," lanjutnya.

Hingga ditutupnya waktu pendaftaran resminya, tercatat sebanyak 6.576 bakal caleg telah mendaftar. Sebanyak 8 partai politik menyerahkan daftar calegnya pada hari terakhir ini. Yaitu Partai NasDem, Partai Gerindra, PKPI, PAN, PDIP, PBB, PPP, dan terakhir PKB.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(sip/asp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%