Senin, 22/04/2013 18:43 WIB

Parpol Boleh Ubah Nomor Urut DCS Hingga 22 Mei 2013

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Sebanyak 12 parpol peserta Pemilu 2014 telah mendaftarkan calegnya ke KPU hari ini. Parpol masih bisa mengubah nomor urut calegnya hingga 22 Mei 2013 mendatang.

"Parpol diberi kesempatan untuk menyempurnakan, memperbaiki, dan mengubah (berkas parpol) dari 9 Mei sampai 22 Mei 2013. Parpol boleh mengurangi, menambah, dan mengubah nomor urut DCS," ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik saat jumpa pers di kantornya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2013).

Husni menjelaskan bahwa penentuan nomor urut memang merupakan kewenangan parpol.

Berkas parpol yang telah diserahkan oleh 12 parpol akan diverifikasi oleh KPU pada 23 April-8 Mei 2013. Berkas tersebut berkaitan dengan persyaratan parpol dan individu yang diajukan.

"Verifikasi perbaikan, dari tanggl 23-29 Mei. Tanggal 12 Juni 2013, KPU akan mengumumkan hasil DCS," lanjutnya.

Hingga ditutupnya waktu pendaftaran resminya, tercatat sebanyak 6.576 bakal caleg telah mendaftar. Sebanyak 8 partai politik menyerahkan daftar calegnya pada hari terakhir ini. Yaitu Partai NasDem, Partai Gerindra, PKPI, PAN, PDIP, PBB, PPP, dan terakhir PKB.


Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(sip/asp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%