Senin, 22/04/2013 18:02 WIB

Pembatalan SK Bupati Kotawaringin Barat Tak Membatalkan Putusan MK

Rini Friastuti - detikNews
Akil Mochtar (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menganulir keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang melantik Ujang Iskandar-Bambang Purwanto sebagai Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menganulir kemenangan Ujang-Bambang dan menyatakan pemenang pilkada adalah Sugianto Sabran-Eko Sumarno.

"Pada prinsipnya penolakan kasasi MA tidak akan membatalkan putusan MK, karena putusan MK bersifat final dan binding," kata Ketua MK Akil Mochtar kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (22/4/2013).

Kasus ini bermula saat digelar Pilkada Kobar pada 2010 lalu yang diikuti Ujang Iskandar-Bambang Purwanto vs Sugianto Sabran-Eko Sumarno. Hasil pemungutan suara dalam pilkada tersebut dimenangkan oleh Sugianto-Eko.

Namun, kubu Ujang-Bambang yang juga incumbent menggugat kemenangan itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK kemudian mengabulkan permohonan dan mendiskualifikasi pasangan Sugianto-Eko.

Mengantongi keputusan MK ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengangkat Ujang-Bambang sebagai Bupati/Wakil Bupati Kobar untuk 5 tahun ke depan. Sugianto lantas menggugat SK itu dan hasilnya dibatalkan oleh PTUN Jakarta hingga MA.

"Menolak kasasi Menteri Dalam Negeri, Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto," ketok hakim agung Imam Soebchi selaku anggota dengan hakim anggota Supandi dan Hary Djatmiko pada 22 Januari 2013 lalu.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%