Senin, 22/04/2013 18:02 WIB

Pembatalan SK Bupati Kotawaringin Barat Tak Membatalkan Putusan MK

Rini Friastuti - detikNews
Akil Mochtar (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menganulir keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang melantik Ujang Iskandar-Bambang Purwanto sebagai Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menganulir kemenangan Ujang-Bambang dan menyatakan pemenang pilkada adalah Sugianto Sabran-Eko Sumarno.

"Pada prinsipnya penolakan kasasi MA tidak akan membatalkan putusan MK, karena putusan MK bersifat final dan binding," kata Ketua MK Akil Mochtar kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (22/4/2013).

Kasus ini bermula saat digelar Pilkada Kobar pada 2010 lalu yang diikuti Ujang Iskandar-Bambang Purwanto vs Sugianto Sabran-Eko Sumarno. Hasil pemungutan suara dalam pilkada tersebut dimenangkan oleh Sugianto-Eko.

Namun, kubu Ujang-Bambang yang juga incumbent menggugat kemenangan itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK kemudian mengabulkan permohonan dan mendiskualifikasi pasangan Sugianto-Eko.

Mengantongi keputusan MK ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengangkat Ujang-Bambang sebagai Bupati/Wakil Bupati Kobar untuk 5 tahun ke depan. Sugianto lantas menggugat SK itu dan hasilnya dibatalkan oleh PTUN Jakarta hingga MA.

"Menolak kasasi Menteri Dalam Negeri, Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto," ketok hakim agung Imam Soebchi selaku anggota dengan hakim anggota Supandi dan Hary Djatmiko pada 22 Januari 2013 lalu.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asp/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
82%
Kontra
18%