detikcom
Minggu, 21/04/2013 15:23 WIB

Nama Caleg Salah, PDIP Serahkan DCS ke KPU Senin

Ikhwanul Khabibi - detikNews
foto : Ribka (Ikhwanul/detikcom)
Jakarta - PDIP batal menyerahkan daftar calon legislatif sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum hari ini. Penyebabnya, DCS belum rampung.

"Besok baru kami akan menyetorkan ke KPU," kata politisi PDIP Ribka Tjiptaning kepada wartawan usai menghadiri acara peringatan Hari Kartini di SMK Sahid, Jalan H. Baping, Ciracas, Jakarta, Minggu (22/4/2013). Ribka mengenakan pakaian seragam Satgas PDIP yaitu seragam warna hitam dan baret Cakra Buana warna merah.

Ribka mengatakan penundaan ini karena pendataan DCS belum rampung. Ada beberapa kabupaten yang belum selesai. Selain itu masih ada beberapa kesalahan administrasi yang harus direvisi, seperti adanya kesalahan penulisan nama calon.

"Ada beberapa yang masih salah nama," ucap Ribka.

Riebka menambahkan, total caleg perempuan dari PDIP berjumlah 31 persen. "Ada juga yang dari DPR RI turun ke provinsi," ujarnya.

Dijadwalkan sebelumnya, PDIP akan menyerahkan daftar caleg ke KPU hari ini pukul 10.00 WIB. Karena mengurus DCS ini, Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri acara Kartinian di SMK Sahid tersebut.

Sesuai jadwal, penyerahan DCS ke KPU terakhir pada Senin 22 April.



Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%