detikcom
Minggu, 21/04/2013 15:23 WIB

Nama Caleg Salah, PDIP Serahkan DCS ke KPU Senin

Ikhwanul Khabibi - detikNews
foto : Ribka (Ikhwanul/detikcom)
Jakarta - PDIP batal menyerahkan daftar calon legislatif sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum hari ini. Penyebabnya, DCS belum rampung.

"Besok baru kami akan menyetorkan ke KPU," kata politisi PDIP Ribka Tjiptaning kepada wartawan usai menghadiri acara peringatan Hari Kartini di SMK Sahid, Jalan H. Baping, Ciracas, Jakarta, Minggu (22/4/2013). Ribka mengenakan pakaian seragam Satgas PDIP yaitu seragam warna hitam dan baret Cakra Buana warna merah.

Ribka mengatakan penundaan ini karena pendataan DCS belum rampung. Ada beberapa kabupaten yang belum selesai. Selain itu masih ada beberapa kesalahan administrasi yang harus direvisi, seperti adanya kesalahan penulisan nama calon.

"Ada beberapa yang masih salah nama," ucap Ribka.

Riebka menambahkan, total caleg perempuan dari PDIP berjumlah 31 persen. "Ada juga yang dari DPR RI turun ke provinsi," ujarnya.

Dijadwalkan sebelumnya, PDIP akan menyerahkan daftar caleg ke KPU hari ini pukul 10.00 WIB. Karena mengurus DCS ini, Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri acara Kartinian di SMK Sahid tersebut.

Sesuai jadwal, penyerahan DCS ke KPU terakhir pada Senin 22 April.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
48%
Kontra
52%