Detik.com News
Detik.com
Minggu, 21/04/2013 15:23 WIB

Nama Caleg Salah, PDIP Serahkan DCS ke KPU Senin

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Nama Caleg Salah, PDIP Serahkan DCS ke KPU Senin foto : Ribka (Ikhwanul/detikcom)
Jakarta - PDIP batal menyerahkan daftar calon legislatif sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum hari ini. Penyebabnya, DCS belum rampung.

"Besok baru kami akan menyetorkan ke KPU," kata politisi PDIP Ribka Tjiptaning kepada wartawan usai menghadiri acara peringatan Hari Kartini di SMK Sahid, Jalan H. Baping, Ciracas, Jakarta, Minggu (22/4/2013). Ribka mengenakan pakaian seragam Satgas PDIP yaitu seragam warna hitam dan baret Cakra Buana warna merah.

Ribka mengatakan penundaan ini karena pendataan DCS belum rampung. Ada beberapa kabupaten yang belum selesai. Selain itu masih ada beberapa kesalahan administrasi yang harus direvisi, seperti adanya kesalahan penulisan nama calon.

"Ada beberapa yang masih salah nama," ucap Ribka.

Riebka menambahkan, total caleg perempuan dari PDIP berjumlah 31 persen. "Ada juga yang dari DPR RI turun ke provinsi," ujarnya.

Dijadwalkan sebelumnya, PDIP akan menyerahkan daftar caleg ke KPU hari ini pukul 10.00 WIB. Karena mengurus DCS ini, Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri acara Kartinian di SMK Sahid tersebut.

Sesuai jadwal, penyerahan DCS ke KPU terakhir pada Senin 22 April.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%