detikcom
Minggu, 21/04/2013 14:35 WIB

Ini Tanggapan Kepala Satgas PDIP Soal Keributan Oknum TNI di Kantor DPP

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Kepala Satgas Nasional Cakra Buana PDIP Komarudin Watubun meminta insiden keributan belasan oknum TNI di kantor DPP PDIP diselesaikan secara institusi.

"Kalau indikasi penyerangan itu benar, maka perlu diselesaikan secara institusi. Kita tunggu prosesnya, kita kan harus menghormati dan tidak bisa asal bertindak," kata Komarudin, di Sekretariat Satgas yang baru saja diresmikan, Jl Cideng Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (21/4/2013).

Maksud Komarudin diselesaikan secara institusi merujuk pada 10 anggota Batalyon Zeni Konstruksi 13 (Yon Zikon 13) yang terlibat kerusuhan saat ini masih di-BAP di Batalyon. Sedangkan dari hasil pemeriksaan ada warga yang turut kena pukul anggota Yon Zikon 13 sudah damai.

Komarudin mengatakan, jika institusi TNI tidak dapat menyelesaikan secara institusi, maka menurutnya harus ada tindakan lain yang diambil PDIP.

"Menyerang kehormatan partai kok damai. Tidak ada istilah-istilah damai. Itu tindakan kriminal, hanya saya tidak bicara panjang karena saya mempersilahkan untuk diselesaikan secara institusi terlebih dahulu," kata Komarudin yang memakai seragam Satgas warna hitam dan baret merah ini.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen Rukman Ahmad, sebelumnya telah menyampaikan klarifikasi terkait insiden semalam. Menurutnya, peristiwa itu terjadi karena kesalahpahaman saja.

"Itu kesalahpahaman dengan warga, lokasinya di depan kantor PDIP. Bukan penyerangan, nggak ada penyerangan," ujar Rukman, Minggu (21/4).

Wasekjen PDIP Hasto Christianto menyatakan pada pukul 19.00 WIB terjadi kecelakaan antara pelajar SMA yang naik motor dengan salah satu anggota TNI, tepat di samping kantor DPP PDIP. Komandan Yon Zikon 13 sudah meminta maaf kepada PDIP atas insiden itu.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(rna/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%