detikcom
Minggu, 21/04/2013 00:30 WIB

PDIP Minta 'Penyerbuan' Oknum TNI ke Kantor DPP Lenteng Agung Diusut

Mega Putra Ratya - detikNews
Tjahjo Kumolo (Foto: Ramses/detikcom)
Jakarta - PDIP tak terima kantornya didatangi belasan oknum TNI yang melukai satgas keamanan. PDIP minta 'penyerbuan' ini diusut tuntas.

"Kita minta diusut dan diproses. Mereka masuk ke kantor partai memukuli mengejar satgas membawa senjata," kata Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, saat dihubungi detikcom, Sabtu (20/4/2013).

Tjahjo mengatakan PDIP menugaskan Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR TB Hasanuddin untuk menyelesaikan kasus ini. PDIP juga sudah disambangi oleh Komandan Batalyon Zipur 13.

"Tadi fungsi partai Bapak TB Hasanuddin sudah memanggil garnizun dan sudah ketemu komandan batalyonnya," ujar pria yang juga anggota Komisi I DPR ini.

Sebelumnya Kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP) Lenteng Agung, Jakarta Selatan, didatangi 15 anggota TNI Yon Zipur 13. Oknum TNI yang datang melakukan pemukulan kepada dua orang yang berada di kantor DPP.

Namun ternyata pemukulan itu salah alamat karena sebenarnya yang dicari oleh oknum TNI adalah anak muda yang terlibat kecelakaan dengan salah satu anggota. Oknum TNI yang datang ke PDIP salah paham. Kini kasus itu telah diserahkan kepada Komandan Batalyon Zipur 13.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(trq/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
46%
Kontra
54%