Jumat, 19/04/2013 22:30 WIB

Ketua PKB se-Jabar Wajib Mundur Jika Target Raihan Suara Meleset

Oris Riswan Budiana - detikNews
Bandung - Para ketua pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) se-Jabar wajib mundur dari jabatannya jika tak mampu mewujudkan target pada Pemilu 2014. Semua kabupaten/kota di Jabar diharuskan meraih minimal suara 15 persen.

"Ketuanya mundur, sudah tanda tangan semua," kata Ketua DPW PKB Jabar Dedi Wahidi di Kantor DPW PKB Jabar, Jalan Banteng, Jumat (19/4/2013).

Menurutnya, kesepakatan itu sudah ada sebelum ia dilantik jadi ketua DPW PKB Jabar. "Sudah lama itu, sebelum saya dilantik. Saya mau dilantik kalau kalian (ketua PKB se-Jabar) mau membangun komitmen seperti ini," ucapnya.

Tak hanya ketua PKB di kabupaten/kota, sebagai ketua PKB Jabar ia juga siap mundur jika raihan suara PKB di Jabar totalnya tidak mencapai 15 persen. "Termasuk saya, kalau gagal mundur," tegas Dedi.

Setiap kabupaten/kota menurutnya ditargetkan berbeda raihan suaranya. Tapi yang pasti, target paling minimal adalah 15 persen. "Itu untuk memotivasi," tandasnya.

Khusus untuk Jabar, PKB menargetkan mampu menempatkan 15 kadernya sebagai anggota DPRD Jabar. "Sebelumnya kita hanya dua orang," paparnya.

Target itu diyakini akan terwujud karena PKB menjaring orang-orang terbaik untuk diusung sebagai caleg. Saat ini ada 117 bakal caleg. Dari jumlah itu akan didaftarkan 100 orang ke KPU Jabar.

Soal pendaftaran bakal caleg, PKB memilih tanggal unik yaitu 22 April. Pendaftaran bakal caleg di tingkat Jabar disesuaikan dengan pendaftaran di tingkat pusat.

Awalnya PKB berencana mendaftarkan bakal caleg ke KPU Jabar hari ini. Tapi dibatalkan karena menyesuaikan dengan DPP. "Kita daftar tanggal 22 jam 2 (siang) lebih dua karena PKB nomor (urut) 2," tandas Dedi.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ors/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
86%
Kontra
14%