detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Rabu, 16/04/2014 15:36 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Jumat, 19/04/2013 19:29 WIB

Mendikbud: Penundaan UN Tanggung Jawab BSNP

Danu Damarjati - detikNews
Palangkarayam - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh menegaskan, silang sengkarut penundaan ujian nasional tak sepatutnya selalu dikaitkan dengan tanggung jawab dirinya. Tanggung jawabnya selama ini dimaksudkan untuk merespon cepat kekisruhan penanganan UN.

"Tadinya kan dipikir yang tanggung jawab saya semua, yang dikritik, dicemooh saya. Tapi kemarin saya sampaikan agar tidak 'karam', saya ambil alih, saya yang bertanggung jawab. Kalau yang di bawah lempar-melempar kan nggak selesai-selesai," tutur Nuh di Istana Gubernur Kalimantan Tengah, Tambun Bungai, Palangka Raya, Jumat (19/4/2013).

Nuh menegaskan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah badan independen yang diserahi tanggung jawab melaksanakan UN sesuai PP No 19 Tahun 2005. Selain BSNP, Nuh juga mendesak agar Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRTP) ikut bertanggung jawab.

"Termasuk MRPTN. Sama-sama kita ketahui, pengawas-pengawas ujian itu kan dari perguruan tinggi," imbuhnya.

Untuk itu, dirinya mendesak agar BSNP menjelaskan permasalahn penundaan UN. Saat ini Irjen Kemendikbud Haryono Umar tengah menginvestikasi akar keruwetan penundaan UN itu. Balitbang Kemendikbud harus dimintai keterangan terkait tender barang dan jasa soal UN.

"Kalau yang terkait dengan tender, kontrak, dan seterusnya itu adalah Balitbang," ucapnya.

Nuh menyatakan, investigasi harus dilakukan dalam tiga matra. Pertama, proses pengadaan barang dan jasa. Kedua adalah proses pelaksanaan UN. Ketiganya yaitu perusahaan percetakan yang bersangkutan.

"Investigasi mudah-mudahan satu minggu selesai. Saya berharapnya tidak terlalu lama. Nanti belum tahu, dari tindakan tegas yang paling ringan sampai advance. Ini sebagai pembelajaran," ujarnya.

Nuh menyesalkan kegagalan PT Ghalia dalam memenuhi tenggat waktu pekerjaannya. Menurut Nuh, kegagalan perusahaan itu telah menodai pencapaian pencegahan kebocoran soal.

"Seandainya tidak ada urusan Ghalia, dari sisi konsep, ini sudah sangat bagus. Dari sisi kebocoran sudah bisa ditutup. Tapi kena musibah," pungkasnya.

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(dnu/fdn)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
90%
Kontra
10%