detikcom
Jumat, 19/04/2013 19:29 WIB

Mendikbud: Penundaan UN Tanggung Jawab BSNP

Danu Damarjati - detikNews
Palangkarayam - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh menegaskan, silang sengkarut penundaan ujian nasional tak sepatutnya selalu dikaitkan dengan tanggung jawab dirinya. Tanggung jawabnya selama ini dimaksudkan untuk merespon cepat kekisruhan penanganan UN.

"Tadinya kan dipikir yang tanggung jawab saya semua, yang dikritik, dicemooh saya. Tapi kemarin saya sampaikan agar tidak 'karam', saya ambil alih, saya yang bertanggung jawab. Kalau yang di bawah lempar-melempar kan nggak selesai-selesai," tutur Nuh di Istana Gubernur Kalimantan Tengah, Tambun Bungai, Palangka Raya, Jumat (19/4/2013).

Nuh menegaskan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah badan independen yang diserahi tanggung jawab melaksanakan UN sesuai PP No 19 Tahun 2005. Selain BSNP, Nuh juga mendesak agar Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRTP) ikut bertanggung jawab.

"Termasuk MRPTN. Sama-sama kita ketahui, pengawas-pengawas ujian itu kan dari perguruan tinggi," imbuhnya.

Untuk itu, dirinya mendesak agar BSNP menjelaskan permasalahn penundaan UN. Saat ini Irjen Kemendikbud Haryono Umar tengah menginvestikasi akar keruwetan penundaan UN itu. Balitbang Kemendikbud harus dimintai keterangan terkait tender barang dan jasa soal UN.

"Kalau yang terkait dengan tender, kontrak, dan seterusnya itu adalah Balitbang," ucapnya.

Nuh menyatakan, investigasi harus dilakukan dalam tiga matra. Pertama, proses pengadaan barang dan jasa. Kedua adalah proses pelaksanaan UN. Ketiganya yaitu perusahaan percetakan yang bersangkutan.

"Investigasi mudah-mudahan satu minggu selesai. Saya berharapnya tidak terlalu lama. Nanti belum tahu, dari tindakan tegas yang paling ringan sampai advance. Ini sebagai pembelajaran," ujarnya.

Nuh menyesalkan kegagalan PT Ghalia dalam memenuhi tenggat waktu pekerjaannya. Menurut Nuh, kegagalan perusahaan itu telah menodai pencapaian pencegahan kebocoran soal.

"Seandainya tidak ada urusan Ghalia, dari sisi konsep, ini sudah sangat bagus. Dari sisi kebocoran sudah bisa ditutup. Tapi kena musibah," pungkasnya.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(dnu/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%