detikcom
Jumat, 19/04/2013 16:32 WIB

BNN Tangkap Mantan Pecatur yang Jadi Bandar Narkoba

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Seorang mantan pecatur berinitial SS (50) ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) di Bali. Bersamanya ditangkap empat orang lainya yang diduga sebagai jaringan pengedar utama narkoba di kawasan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penangkapan berlangsung di rumah makan di Jl Tukat Pemogan, Denpasar, Bali, pada Selasa (2/4) lalu. Tersangka bandar utama narkoba adalah pasangan NJ (20) dan HK (40) yang berhasil ditangkap secara terpisah masing-masing di rumah kost dan Bandara Ngurah Rai, Denpasar.

"HK yang menggerakkan orang, NJ adalah istri mudanya dan yang mengelola keuangan hasil penjualan," papar Deputy Pemberantasan Narkotika, Irjen Benny Mamoto di Kantor BNN Jl , Jakarta Timur, Jumat (19/4/2013).

Sedangkan dua tersangka lainnya adalah AF (24) dan S (42) yang sementara ini perannya sebagai kurir pemasok narkoba dari Surabaya. Ketika ditangkap, AF membungkus empat paket sabu dan menyembunyikan dalam sebuah kotak speaker berbungkus kain putih yang diakui akan diedarkan ke NTB.

Atas perintah S, paket sabu dalam kotak speaker tersebut diserahkan kepada SS, yang ternyata seorang mantan atlet catur dan mewakili Bali dalam PON 2012. Baik AF, SS dan S dikomandani oleh HK yang sudah berperan sebagai bandar selama lima tahun terakhir.

"Barang bukti yang ditemukan yaitu sabu seberat 408,7 gram. Petugas melihat adanya tindak money laundering dalam kasus tersebut," ucap Benny.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(kff/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%