detikcom
Jumat, 19/04/2013 15:59 WIB

Jadi Caleg Tapi Terpidana Korupsi, Susno Duadji Terancam Tak Lolos

M Iqbal - detikNews
Halaman 1 dari 2
Susno Duadji (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Terpidana kasus korupsi Komjen (Purn) Susno Duadji mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dari Partai Bulan Bintang (PBB). Susno terancam tak lolos persyaratan di KPU karena ancaman vonis yang diterima lebih dari 5 tahun.

Dalam peraturan KPU Nomor 13/2013 pasal 4 menyebutkan syarat bakal calon anggota DPR tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

"Dalam aturan KPU, yang dimaksud adalah ancamannya bukan pidananya. Pak Susno masuk (terganjal aturan KPU) karena itu (ancaman yang diterima lebih dari 5 tahun)," kata komisioner KPU Arif Budiman saat ditemui di ruangannya Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (19/4/2013).

"Pak Susno diancam lebih dari 5 tahun, hanya dia menolak dieksekusi," sambung Arief.

Arif menuturkan, berbeda dengan terpidana yang mendapat vonis 5 tahun dan telah menjalani masa pidana 5 tahun, maka akan dikenakan syarat selanjutnya. Dalam pasal 5 yaitu telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran paling singkat 5 lima tahun.

"Kemudian secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana dan ketiga bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. Juga mengumumkan ke publik itu melalui media massa," lanjut Arif.

Pada 24 Maret 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Susno juga dijatuhi denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Tak hanya itu, mantan Kabareksirm itu juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 4 miliar subsidiair 1 tahun penjara.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%