Jumat, 19/04/2013 14:50 WIB

KPK Geledah Apartemen & Rumah Terkait Kasus Kuburan DPRD Bogor

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga tempat terkait kasus suap pembebasan lahan kuburan di Kabupaten Bogor. Ada apartemen dan rumah yang diobok-obok penyidik.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penggeledahan itu berlangsung sejak 10.30 WIB pagi tadi. Lokasi yang didatangi penyidik adalah sebuah kantor di Jl Kramat Raya, sebuah apartemen di Senopati Tower dan rumah di Cipete, Jaksel.

"Kegiatan penyidikan di KPK berkaitan dengan dugaan pemeriksaan berkaitan dengan izin lokasi tanah," kata Johan di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Jumat (19/4/2013).

Hingga kini, penggeledahan masih berlangsung.

KPK tengah melakukan penyidikan kasus dugaan adanya kongkalikong dalam pengurusan izin lahan di daerah Bogor. Rupanya, lahan yang akan digunakan untuk kuburan elite itu sebagiannya merupakan wilayah konservasi.

Untuk meluruskan izin tersebut, diduga ada kongkalikong antara pihak swasta dan penyelenggara negara. Pihak swasta yang diduga menjadi pemberi suap berasal dari PT Gerindo Perkasa. Sedangkan dari penyelenggara negara ada Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sentot Susilo adalah Direktur PT Gerindo Perkasa yang diduga telah menyuap Iyus terkait kepengurusan izin lahan ini. Sentot saat ini ditahan di Rutan KPK selama 20 hari ke depan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(mad/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%