Detik.com News
Detik.com
Jumat, 19/04/2013 14:50 WIB

KPK Geledah Apartemen & Rumah Terkait Kasus Kuburan DPRD Bogor

Rina Atriana - detikNews
 KPK Geledah Apartemen & Rumah Terkait Kasus Kuburan DPRD Bogor
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga tempat terkait kasus suap pembebasan lahan kuburan di Kabupaten Bogor. Ada apartemen dan rumah yang diobok-obok penyidik.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penggeledahan itu berlangsung sejak 10.30 WIB pagi tadi. Lokasi yang didatangi penyidik adalah sebuah kantor di Jl Kramat Raya, sebuah apartemen di Senopati Tower dan rumah di Cipete, Jaksel.

"Kegiatan penyidikan di KPK berkaitan dengan dugaan pemeriksaan berkaitan dengan izin lokasi tanah," kata Johan di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Jumat (19/4/2013).

Hingga kini, penggeledahan masih berlangsung.

KPK tengah melakukan penyidikan kasus dugaan adanya kongkalikong dalam pengurusan izin lahan di daerah Bogor. Rupanya, lahan yang akan digunakan untuk kuburan elite itu sebagiannya merupakan wilayah konservasi.

Untuk meluruskan izin tersebut, diduga ada kongkalikong antara pihak swasta dan penyelenggara negara. Pihak swasta yang diduga menjadi pemberi suap berasal dari PT Gerindo Perkasa. Sedangkan dari penyelenggara negara ada Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sentot Susilo adalah Direktur PT Gerindo Perkasa yang diduga telah menyuap Iyus terkait kepengurusan izin lahan ini. Sentot saat ini ditahan di Rutan KPK selama 20 hari ke depan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%