Jumat, 19/04/2013 14:50 WIB

KPK Geledah Apartemen & Rumah Terkait Kasus Kuburan DPRD Bogor

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga tempat terkait kasus suap pembebasan lahan kuburan di Kabupaten Bogor. Ada apartemen dan rumah yang diobok-obok penyidik.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penggeledahan itu berlangsung sejak 10.30 WIB pagi tadi. Lokasi yang didatangi penyidik adalah sebuah kantor di Jl Kramat Raya, sebuah apartemen di Senopati Tower dan rumah di Cipete, Jaksel.

"Kegiatan penyidikan di KPK berkaitan dengan dugaan pemeriksaan berkaitan dengan izin lokasi tanah," kata Johan di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Jumat (19/4/2013).

Hingga kini, penggeledahan masih berlangsung.

KPK tengah melakukan penyidikan kasus dugaan adanya kongkalikong dalam pengurusan izin lahan di daerah Bogor. Rupanya, lahan yang akan digunakan untuk kuburan elite itu sebagiannya merupakan wilayah konservasi.

Untuk meluruskan izin tersebut, diduga ada kongkalikong antara pihak swasta dan penyelenggara negara. Pihak swasta yang diduga menjadi pemberi suap berasal dari PT Gerindo Perkasa. Sedangkan dari penyelenggara negara ada Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sentot Susilo adalah Direktur PT Gerindo Perkasa yang diduga telah menyuap Iyus terkait kepengurusan izin lahan ini. Sentot saat ini ditahan di Rutan KPK selama 20 hari ke depan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mad/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%