detikcom
Jumat, 19/04/2013 12:41 WIB

Yusril Ancam Gugat Perubahan Peraturan KPU ke MK

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Forum DPRD se-Indonesia didampingi kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra memprotes peraturan KPU tentang ketentuan pencalegan bagi anggota DPR/DPR yang maju dari parpol berbeda. Yusril akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas peraturan ini.

Peraturan yang diprotes adalah Peraturan KPU nomor 13 tahun 2013 pasal 9 tentang syarat pencalegan. Dalam peraturan itu bagi anggota DPR/DPRD yang menjadi caleg dari partai lain harus mengajukan surat pengunduran diri dan surat pemberhentian dari pimpinan DPR/DPRD.

Menurut Yusril, tidak ada kewenangan KPU agar pimpinan DPR/DPRD memberhentikan anggota yang nyaleg dari partai lain, cukup keterangan ia berhenti dari partai asal. Karenanya ia akan menggugat aturan itu ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalau tidak ada reaksi dari KPU kami akan ajukan uji materil ke MK sampai minggu depan," kata Yusril Ihza Mahendra di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (19/4/2013).

Dalam kesempatan itu, surat protes dari Yusril atasnama Forum DPRD se-Indonesia hanya diterima oleh Biro Hukum KPU di ruang media center.

"Jadi harapan saya bagi anggota DPRD (yang ingin nyaleg) masuk saja di DCS walau belum lengkap (persyaratannya) serahkan saja. Sambil kita tunggu di MK mudah-mudahan bisa cepat selesai sebelum penetapan DCT sehingga persolan ini jadi jelas," lanjut Yusril kepada puluhan anggota Forum DPRD se-Indonesia.

"Jadi jangan lama-lama di Jakarta pulang saja ke daerah, target kita sampai awal minggu depan sambil kita tunggu apa putusan MK. Dan saya berharap saudara tidak ada halangan untuk mencalonkan," imbuh politisi PBB itu.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%