detikcom
Jumat, 19/04/2013 08:43 WIB

Mengupas UU Lembaga Mikro Keuangan

Mas Miko - detikNews
Halaman 1 dari 4
Jakarta - Bagi Bangsa ini Koperasi adalah bagian dari kehidupan, pasal 33 UUD 45 mengamanahkan agar perekonomian bangsa ini ditata layaknya koperasi, semua aspek keputusan dan hasil yang diperoleh hendaknya dikedepankan untuk kepentingan bersama, semua dilakukan dengan azas musayawarah mufakat.

Uraian singkat ini saat berdiskusi dengan Tenaga Ahli Komisi IV DPRI sdr M.Noor Azasih, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau materi ini layak ditampilkan di media, sebagai referensi bacaan.

Rangkuman materi tersebut tentang UU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) tidak bisa dilepaskan dari kebijakan sektor keuangan.

Kementerian Keuangan mengajukan RUU LKM pertama kalli kepada Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara pada tahun 2003. Setelah masuk DPR, draf RUU LKM sempat dikeluarkan dari daftar Prolegnas 2010.

Pada sisi lain, RUU ini sejak awal sudah mendapat tantangan dari gerakan koperasi karena keberadaan koperasi seolah tidak diakui lagi dalam RUU ini. Draft inisiatif`dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memang mengarahkan pembahasan RUU LKM hanya meliputi sejumlah LKM yang belum berbadan hukum.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada kenyataannya berkembang dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan, khususnya bank umum.

Akan tetapi keberadaan LKM ini sering menimbulkan kontraversi terutama dari segi payung hukumnya.Next

Halaman 1 2 3 4

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(wwn/wwn)




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%