detikcom
Jumat, 19/04/2013 08:43 WIB

Mengupas UU Lembaga Mikro Keuangan

Mas Miko - detikNews
Halaman 1 dari 4
Jakarta - Bagi Bangsa ini Koperasi adalah bagian dari kehidupan, pasal 33 UUD 45 mengamanahkan agar perekonomian bangsa ini ditata layaknya koperasi, semua aspek keputusan dan hasil yang diperoleh hendaknya dikedepankan untuk kepentingan bersama, semua dilakukan dengan azas musayawarah mufakat.

Uraian singkat ini saat berdiskusi dengan Tenaga Ahli Komisi IV DPRI sdr M.Noor Azasih, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau materi ini layak ditampilkan di media, sebagai referensi bacaan.

Rangkuman materi tersebut tentang UU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) tidak bisa dilepaskan dari kebijakan sektor keuangan.

Kementerian Keuangan mengajukan RUU LKM pertama kalli kepada Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara pada tahun 2003. Setelah masuk DPR, draf RUU LKM sempat dikeluarkan dari daftar Prolegnas 2010.

Pada sisi lain, RUU ini sejak awal sudah mendapat tantangan dari gerakan koperasi karena keberadaan koperasi seolah tidak diakui lagi dalam RUU ini. Draft inisiatif`dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memang mengarahkan pembahasan RUU LKM hanya meliputi sejumlah LKM yang belum berbadan hukum.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada kenyataannya berkembang dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan, khususnya bank umum.

Akan tetapi keberadaan LKM ini sering menimbulkan kontraversi terutama dari segi payung hukumnya.Next

Halaman 1 2 3 4

Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(wwn/wwn)




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%