detikcom
Jumat, 19/04/2013 08:27 WIB

Tak Jamin Peningkatan Layanan, Usulan Kenaikan Gaji PNS MA Ditentang

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Gedung MA (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Beredarnya draft rancangan usulan kenaikan gaji PNS Mahkamah Agung (MA) mendapat respon negatif. Sebab kenaikan gaji PNS di lingkungan MA dan peradilan di bawahnya tak menjamin peningkatan layanan ke masyarakat.

"Pertanyaannya adalah apakah gaji itu akan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Aku masih agak sanksi soal itu," kata Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma saat berbincang dengan detikcom, Jumat (19/4/2013).

Menurut Alvon, seharasnya penambahan gaji berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Sebab mereka adalah supporting system dari para hakim yang memutus suatu kasus guna menemukan keadilan. Banyak peranan layanan yang mesti dilakukan. Dari pelayanan pendaftaran gugatan, pemanggilan saksi, ahli dan juga mengantarkan surat-surat panggilan.

Hingga menyediakan salinan putusan dan copy putusan yang merupakan hak dari para pihak atau terpidana.

"Aku kurang tahu apakah pegawai baru itu juga akan mengerjakan itu dan bisa melaksanakan secara maksimal," tandas Alvon.

Alvon menyontohkan, masih banyak para pihak dalam kasus perdata atau PTUN kalau meminta salinan atau copy putusan diminta uang foto copy meski sudah ada aturannya dari MA

"Jadi pertanyaan aku, apakah dengan rencana ini supporting system itu akan mendekatkan masyarakat mendapatkan keadilan baik secara substantif atau prosedural," tegas AlvonNext

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%