detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 14:06 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Jumat, 19/04/2013 08:27 WIB

Tak Jamin Peningkatan Layanan, Usulan Kenaikan Gaji PNS MA Ditentang

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Gedung MA (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Beredarnya draft rancangan usulan kenaikan gaji PNS Mahkamah Agung (MA) mendapat respon negatif. Sebab kenaikan gaji PNS di lingkungan MA dan peradilan di bawahnya tak menjamin peningkatan layanan ke masyarakat.

"Pertanyaannya adalah apakah gaji itu akan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Aku masih agak sanksi soal itu," kata Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma saat berbincang dengan detikcom, Jumat (19/4/2013).

Menurut Alvon, seharasnya penambahan gaji berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Sebab mereka adalah supporting system dari para hakim yang memutus suatu kasus guna menemukan keadilan. Banyak peranan layanan yang mesti dilakukan. Dari pelayanan pendaftaran gugatan, pemanggilan saksi, ahli dan juga mengantarkan surat-surat panggilan.

Hingga menyediakan salinan putusan dan copy putusan yang merupakan hak dari para pihak atau terpidana.

"Aku kurang tahu apakah pegawai baru itu juga akan mengerjakan itu dan bisa melaksanakan secara maksimal," tandas Alvon.

Alvon menyontohkan, masih banyak para pihak dalam kasus perdata atau PTUN kalau meminta salinan atau copy putusan diminta uang foto copy meski sudah ada aturannya dari MA

"Jadi pertanyaan aku, apakah dengan rencana ini supporting system itu akan mendekatkan masyarakat mendapatkan keadilan baik secara substantif atau prosedural," tegas AlvonNext

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(asp/fjr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%