Kamis, 18/04/2013 17:55 WIB

Soal Caleg Eks Napi, Nasdem: Yang Penting Tak Jadi Napi Setelah di DPR

M Iqbal - detikNews
Jakarta - KPU memberi kesempatan bagi mantan narapidana untuk menjadi calon anggota legislatif dalam Pemilu 2014. Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella, menyatakan tak masalah selama diatur Undang-undang, yang penting tidak menjadi narapidana setelah jadi anggota dewan.

"Pertama kita lihat kasusnya, kalau Undang-undang membolehkan narapidana yang diancam 5 tahun dan telah menjalani masa pidananya maka kita tidak boleh menutup hak orang," kata Patrice Rio Capella saat berbincang, Kamis (18/4/2013).

Menurutnya, berbeda jika Undang-undang melarang tetapi parpol tetap mengajukan calon anggota legislatif yang bekas mantan narapidana. "Daripada jadi anggota DPR kemudian menjadi napi, kan ini yang tidak boleh. Jadi yang penting jangan jadi napi setelah di DPR" ungkapnya.

Sementara terkait standar etik, Rio menuturkan Undang-undang pun sudah mempertimbangkan hal itu sehingga menjadi aturan yang disahkan.

"Itu yang menjadi patokan kita, artinya Undang-undang pun tidak melarang," kata Rio.

Apakah ada caleg Nasdem yang mantan narapidana?

"Saya belum cek, yang pasti seluruh caleg Nasdem lolos persyaratan Undang-undang," jawabnya.

Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang pencalegan yang telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, mantan narapidana bisa mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%