Kamis, 18/04/2013 17:55 WIB

Soal Caleg Eks Napi, Nasdem: Yang Penting Tak Jadi Napi Setelah di DPR

M Iqbal - detikNews
Jakarta - KPU memberi kesempatan bagi mantan narapidana untuk menjadi calon anggota legislatif dalam Pemilu 2014. Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella, menyatakan tak masalah selama diatur Undang-undang, yang penting tidak menjadi narapidana setelah jadi anggota dewan.

"Pertama kita lihat kasusnya, kalau Undang-undang membolehkan narapidana yang diancam 5 tahun dan telah menjalani masa pidananya maka kita tidak boleh menutup hak orang," kata Patrice Rio Capella saat berbincang, Kamis (18/4/2013).

Menurutnya, berbeda jika Undang-undang melarang tetapi parpol tetap mengajukan calon anggota legislatif yang bekas mantan narapidana. "Daripada jadi anggota DPR kemudian menjadi napi, kan ini yang tidak boleh. Jadi yang penting jangan jadi napi setelah di DPR" ungkapnya.

Sementara terkait standar etik, Rio menuturkan Undang-undang pun sudah mempertimbangkan hal itu sehingga menjadi aturan yang disahkan.

"Itu yang menjadi patokan kita, artinya Undang-undang pun tidak melarang," kata Rio.

Apakah ada caleg Nasdem yang mantan narapidana?

"Saya belum cek, yang pasti seluruh caleg Nasdem lolos persyaratan Undang-undang," jawabnya.

Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang pencalegan yang telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, mantan narapidana bisa mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
42%
Kontra
58%