detikcom
Kamis, 18/04/2013 16:44 WIB

Catat! Ini Aturan Terkait Daftar Caleg Sementara di Pemilu 2014

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Saat ini parpol sedang dalam tahap penyerahan Daftar Caleg Sementara (DCS). Setelah DCS diserahkan paling lambat 22 April 2013 nanti, parpol diberi kesempatan untuk memperbaiki pada pertengahan Mei 2013.

"Ruang pergantian perubahan daftar calon luas dibuka sebelum daftar calon sementara ditetapkan. Tapi kalau sudah ditetapkan DCS, maka ruangnya jadi sangat sempit," kata Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II dan Bawaslu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/4/2013).

Hadar menerangkan parpol berhak mengajukan perbaikan DCS pada 9-22 Mei 2013. Pada masa perbaikan itu, parpol diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan, menambah bakal caleg untuk mencapai jumlah maksimal, mengubah bakal caleg, hingga perubahan daerah pemilihan dan nomor urut.

Jika KPU sudah menetapkan DCS pada 23 Juli 2013, maka partai politik tidak lagi memiliki kesempatan luas untuk melakukan perubahan. Perubahan DCS hanya bisa dilakukan berdasarkan beberapa kondisi, seperti caleg yang diajukan meninggal dunia sehingga bisa digantikan orang lain dan ditempatkan di nomor urut yang sama.

Selain itu, perubahan juga bisa dilakukan jika KPU mendapatkan masukan masyarakat terkait caleg tertentu sehingga caleg itu dinyatakan tidak memenuhi kriteria. Jika hal itu terjadi, parpol bisa mengajukan bacaleg pengganti dengan nomor urut yang sama.

"Hal lain yang membuat caleg diganti jika caleg itu mengundurkan diri sehingga menyebabkan perubahan komposisi atau merubah syarat kuota perempuan 30 persen. Maka, parpol bisa ajukan pengganti agar syarat daftar calon bisa terpenuhi," paparnya.

Hal lain, jika ada caleg yang juga mengajukan diri dalam Pilkada dan ternyata meraih kemenangan, maka partai politik tidak bisa menggantikan caleg tersebut.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%