detikcom

Kamis, 18/04/2013 14:21 WIB

Perubahan Peraturan KPU

KPU Perpanjang Masa Publikasi Daftar Caleg Tetap Jadi 3 Hari

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Dalam tahapan pencalegan, ada tahapan dimana KPU akan mempublikasikan Daftar Caleg Tetap (DCT) melalui media massa. Nah, menyusul perubahan peraturan Nomor 7 Tahun 2013 menjadi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalegan, KPU memperpanjang masa publikasi DCT tersebut.

Ketentuan itu tertulis dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013, bahwa publikasi DCT dilakukan selama 3 hari di semua tingkatan. Berikut kutipan pasal tersebut sebagaimana dikutip detikcom, Kamis (18/4/2013):

Pasal 35:
(1) Daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada media cetak harian
nasional/daerah dan media massa elektronik nasional/daerah selama 3 (tiga) hari.

Dalam peraturan sebelumnya Nomor 7 Tahun 2013, masa publikasi di media massa itu hanya dilakukan 1 hari di semua tingkatan. Berikut pasal 35 ayat 1 dimaksud:

Pasal 35:
(1) Daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada media cetak harian nasional/daerah dan media massa elektronik nasional/daerah selama 1 (satu) hari.

Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalegan itu ditetapkan tanggal 3 April 2013 oleh KPU.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(iqb/van)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%
MustRead close