detikcom
Kamis, 18/04/2013 14:21 WIB

Perubahan Peraturan KPU

KPU Perpanjang Masa Publikasi Daftar Caleg Tetap Jadi 3 Hari

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Dalam tahapan pencalegan, ada tahapan dimana KPU akan mempublikasikan Daftar Caleg Tetap (DCT) melalui media massa. Nah, menyusul perubahan peraturan Nomor 7 Tahun 2013 menjadi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalegan, KPU memperpanjang masa publikasi DCT tersebut.

Ketentuan itu tertulis dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013, bahwa publikasi DCT dilakukan selama 3 hari di semua tingkatan. Berikut kutipan pasal tersebut sebagaimana dikutip detikcom, Kamis (18/4/2013):

Pasal 35:
(1) Daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada media cetak harian
nasional/daerah dan media massa elektronik nasional/daerah selama 3 (tiga) hari.

Dalam peraturan sebelumnya Nomor 7 Tahun 2013, masa publikasi di media massa itu hanya dilakukan 1 hari di semua tingkatan. Berikut pasal 35 ayat 1 dimaksud:

Pasal 35:
(1) Daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada media cetak harian nasional/daerah dan media massa elektronik nasional/daerah selama 1 (satu) hari.

Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalegan itu ditetapkan tanggal 3 April 2013 oleh KPU.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(iqb/van)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%