Detik.com News
Detik.com
Kamis, 18/04/2013 10:34 WIB

Menuju Pemilu 2014

KPU Mengubah Peraturan Soal Ketentuan Pencalegan

M Iqbal - detikNews
KPU Mengubah Peraturan Soal Ketentuan Pencalegan
Jakarta - KPU rupanya telah mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU tentang pencalonan anggota legislatif. Perubahan itu dilakukan hanya 6 hari sebelum dimulainya pendaftaran calon anggota legislatif tanggal 9 April.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD dan DPD, yang diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013.

Peraturan baru itu ditetapkan tanggal 3 April 2013 atau hanya 6 hari sebelum penerimaan daftar caleg sementara dari tiap parpol kepada KPU yang dimulai tanggal 9-22 April. Peraturan baru ini sama seperti semua PKPU lainnya, ditandatangani ketua KPU Husni Kamil Manik.

Dalam peraturan KPU yang baru hanya memuat ketentuan perubahan. KPU telah mengubah sebanyak 5 pasal, menghapus 1 pasal dan mengubah 2 model formulir dalam lampiran.

Pasal yang diubah adalah pasal 1 (tentang peserta pemilu), pasal 5 (syarat anggota legislatif), pasal 19 (caleg yang pindah partai), pasal 31 (masa klarifikasi DCS) serta pasal 35 (masa publikasi Daftar Caleg Tetap). Sementara pasal yang dihapus adalah pasal 47 (calon kepala daerah yang ingin jadi caleg).

Sementara model formulir yang diganti adalah Formulir BB 5 (surat pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal) dan Formulir BB 13 (hasil verifikasi perbaikan kelengkapan berkas administrasi bakal calon anggota DPR dan DPRD).

"Ya (KPU sudah mengubah peraturan tentang pencalegan)," kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada detikcom, Kamis (18/4/2014).


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(iqb/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%