detikcom

Rabu, 17/04/2013 14:08 WIB

Bukti di Persidangan, Kejari Tarakan Minta BNN Tidak Musnahkan 1 Kg Sabu

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - BNN beberapa waktu yang lalu melakukan penyitaan 6 Kg sabu dari operasi di Tarakan, Kalimantan Timur. Sekitar 5 Kg sabu tersebut dimusnahkan sedangkan sisanya digunakan oleh Kejari Tarakan untuk pembuktian di persidangan.

"Total barang bukti yang disita sebanyak 6.067,6 gram sabu dan 0,4 heroin, tapi yang dimusnahkan 4.926,6 gram sabu dan menyisihkan 1.141 gram sabu serta 0,4 heroin digunakan untuk pembuktian perkara, dan kepentingan laboratorium," ujar Kabag Humas Sumirat Dwiyanto usai pemusnahan barang bukti di halaman parkir BNN, Rabu (16/4/2013).

Sumirat mengatakan 1.141 gram sabu yang disisihkan itu untuk pembuktian Kejaksaan Negeri Tarakan. "Barang bukti yang disisihkan merupakan hasil penyeludupan oleh tersangka TS (26) asal Nunukan, yang diketahui barang tersebut berasal dari Malaysia," kata Sumirat.

Pemusnahaan barang bukti kali memang tidak seperti pemusnahan yang dilakukan sebelumnya. Biasanya barang bukti yang disisihkan tidak lebih dari 10 gram untuk kepentingan barang bukti dan laboratorium.

Kabarnya, permintaan Kajari Tarakan yang meminta 1.141 gram sabu milik TS tersebut sempat dipertanyakan petugas BNN, Namun mereka beralasan protap berbeda dengan Kajari lainya yang ada di Indonesia.

"Seharusnya barang bukti tersebut di musnahkan semua, tapi kali ini Kajari Tarakan meminta semua. Padahal sabu tersebut berkualitas satu dimana 1 kg-nya bernilai Rp 2 miliar. Alasan mereka protap di Kejaksaan Negeri Tarakan seluruh barang bukti harus di munculkan dalam persidangan," ujar seorang penyidik.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(edo/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
73%
Kontra
27%