detikcom
Rabu, 17/04/2013 13:37 WIB

Kisruh UN, Ombudsman Panggil Mendikbud Besok

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Ombusman akan meminta penjelasan Mendikbud M Nuh terkait pelaksaanaan Ujian Nasional tingkat SMA/sederajat yang bermasalah. Ombudsman menjadwalkan bertemu Mendikbud besok, Kamis 18 April.

Surat undangan pertemuan sudah dilayangkan Ombudsman pada Senin (15/4). "Kita berharap Mendikbud datang, bila berhalangan jajaran pimpinan yang punya otoritas bisa hadir menjelaskan," kata anggota Ombudsman, Budi Santoso di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jaksel, Rabu (17/4/2013).

Budi menjelaskan pihaknya ingin mendengar langsung penjelasan Kemendikbud terkait karut marut pelaksanaan UN. Ditundanya pelaksanaan UN di 11 provinsi menunjukkan ketidakberesan persiapan UN.

"Ini tragedi yang baru pertama kali terjadi. Jadi pertanyaan besar kenapa bisa terjadi?. Kedua kami ingin memperjelas pertanggungjawaban atas persoalan ini, apa memang hanya karena masalah percetakan," tuturnya.

Menurut dia, Kemendikbud seharusnya mempersiapkan proses pelaksanaan UN dengan baik. Alasannya UN dilakukan tiap tahun sehingga Kemendikbud sudah mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi jelang pelaksanaan ujian.

"Harusnya ketika plan A gagal, ada plan B. Kemendikbud nggak siap soal ini. Ini rangkaian proses panjang yg sudah rutin dilakukan tiap tahun, kok sekarang bermasalah? Kok disimplifikasi ke percetakan," ujar Budi.

Dia menambahkan, Ombudsman juga akan mendalami simpul masalah terkait percetakan naskah. "Kita lihat secara komprehensif dari semua kekacauan siapa yang paling bertanggungjawab, panitia tender atau menterinya," lanjutnya.

Terkait pelaksanaan UN tahun ini, Ombudsman telah menerima sejumlah laporan. Salah satunya, laporan mengenai puluhan dus soal UN yang tiba di kantor Pos Mataram dalam kondisi rusak karena basah. Ada juga informasi mengenai pola pengepakan yang tahun sebelumnya diberikan ke rayon namun kali ini dibebankan ke percetakan.

"Ada dugaan mal administrasi dalam penyelenggaran UN. Kita baru mau mengurai penyebab dari semua ini, karena ini bukan soal percetakan saja," ujar Budi.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%
MustRead close