Detik.com News
Detik.com
Rabu, 17/04/2013 13:37 WIB

Kisruh UN, Ombudsman Panggil Mendikbud Besok

Ferdinan - detikNews
Kisruh UN, Ombudsman Panggil Mendikbud Besok
Jakarta - Ombusman akan meminta penjelasan Mendikbud M Nuh terkait pelaksaanaan Ujian Nasional tingkat SMA/sederajat yang bermasalah. Ombudsman menjadwalkan bertemu Mendikbud besok, Kamis 18 April.

Surat undangan pertemuan sudah dilayangkan Ombudsman pada Senin (15/4). "Kita berharap Mendikbud datang, bila berhalangan jajaran pimpinan yang punya otoritas bisa hadir menjelaskan," kata anggota Ombudsman, Budi Santoso di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jaksel, Rabu (17/4/2013).

Budi menjelaskan pihaknya ingin mendengar langsung penjelasan Kemendikbud terkait karut marut pelaksanaan UN. Ditundanya pelaksanaan UN di 11 provinsi menunjukkan ketidakberesan persiapan UN.

"Ini tragedi yang baru pertama kali terjadi. Jadi pertanyaan besar kenapa bisa terjadi?. Kedua kami ingin memperjelas pertanggungjawaban atas persoalan ini, apa memang hanya karena masalah percetakan," tuturnya.

Menurut dia, Kemendikbud seharusnya mempersiapkan proses pelaksanaan UN dengan baik. Alasannya UN dilakukan tiap tahun sehingga Kemendikbud sudah mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi jelang pelaksanaan ujian.

"Harusnya ketika plan A gagal, ada plan B. Kemendikbud nggak siap soal ini. Ini rangkaian proses panjang yg sudah rutin dilakukan tiap tahun, kok sekarang bermasalah? Kok disimplifikasi ke percetakan," ujar Budi.

Dia menambahkan, Ombudsman juga akan mendalami simpul masalah terkait percetakan naskah. "Kita lihat secara komprehensif dari semua kekacauan siapa yang paling bertanggungjawab, panitia tender atau menterinya," lanjutnya.

Terkait pelaksanaan UN tahun ini, Ombudsman telah menerima sejumlah laporan. Salah satunya, laporan mengenai puluhan dus soal UN yang tiba di kantor Pos Mataram dalam kondisi rusak karena basah. Ada juga informasi mengenai pola pengepakan yang tahun sebelumnya diberikan ke rayon namun kali ini dibebankan ke percetakan.

"Ada dugaan mal administrasi dalam penyelenggaran UN. Kita baru mau mengurai penyebab dari semua ini, karena ini bukan soal percetakan saja," ujar Budi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fdn/mok)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%