detikcom
Rabu, 17/04/2013 13:37 WIB

Kisruh UN, Ombudsman Panggil Mendikbud Besok

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Ombusman akan meminta penjelasan Mendikbud M Nuh terkait pelaksaanaan Ujian Nasional tingkat SMA/sederajat yang bermasalah. Ombudsman menjadwalkan bertemu Mendikbud besok, Kamis 18 April.

Surat undangan pertemuan sudah dilayangkan Ombudsman pada Senin (15/4). "Kita berharap Mendikbud datang, bila berhalangan jajaran pimpinan yang punya otoritas bisa hadir menjelaskan," kata anggota Ombudsman, Budi Santoso di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jaksel, Rabu (17/4/2013).

Budi menjelaskan pihaknya ingin mendengar langsung penjelasan Kemendikbud terkait karut marut pelaksanaan UN. Ditundanya pelaksanaan UN di 11 provinsi menunjukkan ketidakberesan persiapan UN.

"Ini tragedi yang baru pertama kali terjadi. Jadi pertanyaan besar kenapa bisa terjadi?. Kedua kami ingin memperjelas pertanggungjawaban atas persoalan ini, apa memang hanya karena masalah percetakan," tuturnya.

Menurut dia, Kemendikbud seharusnya mempersiapkan proses pelaksanaan UN dengan baik. Alasannya UN dilakukan tiap tahun sehingga Kemendikbud sudah mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi jelang pelaksanaan ujian.

"Harusnya ketika plan A gagal, ada plan B. Kemendikbud nggak siap soal ini. Ini rangkaian proses panjang yg sudah rutin dilakukan tiap tahun, kok sekarang bermasalah? Kok disimplifikasi ke percetakan," ujar Budi.

Dia menambahkan, Ombudsman juga akan mendalami simpul masalah terkait percetakan naskah. "Kita lihat secara komprehensif dari semua kekacauan siapa yang paling bertanggungjawab, panitia tender atau menterinya," lanjutnya.

Terkait pelaksanaan UN tahun ini, Ombudsman telah menerima sejumlah laporan. Salah satunya, laporan mengenai puluhan dus soal UN yang tiba di kantor Pos Mataram dalam kondisi rusak karena basah. Ada juga informasi mengenai pola pengepakan yang tahun sebelumnya diberikan ke rayon namun kali ini dibebankan ke percetakan.

"Ada dugaan mal administrasi dalam penyelenggaran UN. Kita baru mau mengurai penyebab dari semua ini, karena ini bukan soal percetakan saja," ujar Budi.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/mok)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%