detikcom
Rabu, 17/04/2013 13:31 WIB

Ini 4 Pembelaan Mendikbud Soal Kisruh UN

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Index Artikel Ini  Klik "Next" untuk membaca artikel selanjutnya 1 dari 5 Next »
Jakarta - Mendikbud M Nuh sedih dan mohon maaf sebesar-besarnya atas karut marut pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Ia sempat takut dimarahi Presiden SBY dan siap bertanggung jawab.

Pelaksanaan UN yang serempak digelar Senin 15 April 2013 kacau gara-gara masalah teknis di percetakan.

11 Dari 33 provinsi terpaksa menunda dan menggeser jadwal UN. 11 Provinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Para siswa siswi peserta UN menjadi kalut dan drop mental akibat penundaan ini.

Presiden SBY turun tangan memanggil Mendikbud untuk memberikan laporan tentang pelaksanaan UN.

Berikut 4 pembelaan UN kacau balau versi Mendikbud:





Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%