detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 08:02 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 17/04/2013 13:31 WIB

Ini 4 Pembelaan Mendikbud Soal Kisruh UN

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Index Artikel Ini  Klik "Next" untuk membaca artikel selanjutnya 1 dari 5 Next »
Jakarta - Mendikbud M Nuh sedih dan mohon maaf sebesar-besarnya atas karut marut pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Ia sempat takut dimarahi Presiden SBY dan siap bertanggung jawab.

Pelaksanaan UN yang serempak digelar Senin 15 April 2013 kacau gara-gara masalah teknis di percetakan.

11 Dari 33 provinsi terpaksa menunda dan menggeser jadwal UN. 11 Provinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Para siswa siswi peserta UN menjadi kalut dan drop mental akibat penundaan ini.

Presiden SBY turun tangan memanggil Mendikbud untuk memberikan laporan tentang pelaksanaan UN.

Berikut 4 pembelaan UN kacau balau versi Mendikbud:





Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%