detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 10:00 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 17/04/2013 13:10 WIB

Kejagung Undur Eksekusi Susno Duadji Hingga Dapat Salinan Putusan MA

Rini Friastuti - detikNews
Susno Duadji (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengundurkan proses eksekusi terpidana korupsi Komjen (Purn) Susno Duadji hingga mendapat salinan putusan kasasi. Sebelumnya, Kejagung hanya mendapat relaks (rangkuman) putusan kasasi MA.

"Segera dieksekusi. Segera setelah jaksa menerima salinan putusan," kata Jaksa Agung Basrief Arief.

Hal ini disampaikan kepada wartawan usai menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial (KY) dalam bidang hukum di gedung KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2013).

"Karena itu kita akan mengupayakan eksekusi sesuai pasal 270 KUHAP, bahwa setelah jaksa menerima putusan salinan, dia harus melaksanakan putusan itu," sambung Basrief.

Bagi Kejagung, putusan ini sudah tegas dan jelas sebab putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap. Apakah itu dibebaskan atau dinyatakan salah, atau dipidana.

"Khusus kasus Pak Susno, itu putusan MA menyatakan menolak kasasi yang diajukan, baik oleh terdakwa atau penunutt. Nah inilah, mengapa kalau ditolak, harus melihat putusan yang sebelumnya. Itu keputusan Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri," ujar Basrief.

Dalam putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta, Susno dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengamanan Pilkada Jawa Barat. Susno juga terbukti korupsi saat menangani perkara PT Salmah Arwana Lestari (SAL).

"Jadi jangan memiliki penafsiran sendiri. Dalam arti kata, Kejagung tidak melakukan tindakan pemidanaan dan sebagainya. Hanya dengan membayar Rp 2.500 mana ada tindakan seperti itu di dunia ini," pungkas Basrief.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(asp/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%