Rabu, 17/04/2013 13:10 WIB

Kejagung Undur Eksekusi Susno Duadji Hingga Dapat Salinan Putusan MA

Rini Friastuti - detikNews
Susno Duadji (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengundurkan proses eksekusi terpidana korupsi Komjen (Purn) Susno Duadji hingga mendapat salinan putusan kasasi. Sebelumnya, Kejagung hanya mendapat relaks (rangkuman) putusan kasasi MA.

"Segera dieksekusi. Segera setelah jaksa menerima salinan putusan," kata Jaksa Agung Basrief Arief.

Hal ini disampaikan kepada wartawan usai menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial (KY) dalam bidang hukum di gedung KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2013).

"Karena itu kita akan mengupayakan eksekusi sesuai pasal 270 KUHAP, bahwa setelah jaksa menerima putusan salinan, dia harus melaksanakan putusan itu," sambung Basrief.

Bagi Kejagung, putusan ini sudah tegas dan jelas sebab putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap. Apakah itu dibebaskan atau dinyatakan salah, atau dipidana.

"Khusus kasus Pak Susno, itu putusan MA menyatakan menolak kasasi yang diajukan, baik oleh terdakwa atau penunutt. Nah inilah, mengapa kalau ditolak, harus melihat putusan yang sebelumnya. Itu keputusan Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri," ujar Basrief.

Dalam putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta, Susno dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengamanan Pilkada Jawa Barat. Susno juga terbukti korupsi saat menangani perkara PT Salmah Arwana Lestari (SAL).

"Jadi jangan memiliki penafsiran sendiri. Dalam arti kata, Kejagung tidak melakukan tindakan pemidanaan dan sebagainya. Hanya dengan membayar Rp 2.500 mana ada tindakan seperti itu di dunia ini," pungkas Basrief.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%