Rabu, 17/04/2013 13:10 WIB

Kejagung Undur Eksekusi Susno Duadji Hingga Dapat Salinan Putusan MA

Rini Friastuti - detikNews
Susno Duadji (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengundurkan proses eksekusi terpidana korupsi Komjen (Purn) Susno Duadji hingga mendapat salinan putusan kasasi. Sebelumnya, Kejagung hanya mendapat relaks (rangkuman) putusan kasasi MA.

"Segera dieksekusi. Segera setelah jaksa menerima salinan putusan," kata Jaksa Agung Basrief Arief.

Hal ini disampaikan kepada wartawan usai menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial (KY) dalam bidang hukum di gedung KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2013).

"Karena itu kita akan mengupayakan eksekusi sesuai pasal 270 KUHAP, bahwa setelah jaksa menerima putusan salinan, dia harus melaksanakan putusan itu," sambung Basrief.

Bagi Kejagung, putusan ini sudah tegas dan jelas sebab putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap. Apakah itu dibebaskan atau dinyatakan salah, atau dipidana.

"Khusus kasus Pak Susno, itu putusan MA menyatakan menolak kasasi yang diajukan, baik oleh terdakwa atau penunutt. Nah inilah, mengapa kalau ditolak, harus melihat putusan yang sebelumnya. Itu keputusan Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri," ujar Basrief.

Dalam putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta, Susno dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengamanan Pilkada Jawa Barat. Susno juga terbukti korupsi saat menangani perkara PT Salmah Arwana Lestari (SAL).

"Jadi jangan memiliki penafsiran sendiri. Dalam arti kata, Kejagung tidak melakukan tindakan pemidanaan dan sebagainya. Hanya dengan membayar Rp 2.500 mana ada tindakan seperti itu di dunia ini," pungkas Basrief.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%