detikcom
Rabu, 17/04/2013 13:10 WIB

Kejagung Undur Eksekusi Susno Duadji Hingga Dapat Salinan Putusan MA

Rini Friastuti - detikNews
Susno Duadji (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengundurkan proses eksekusi terpidana korupsi Komjen (Purn) Susno Duadji hingga mendapat salinan putusan kasasi. Sebelumnya, Kejagung hanya mendapat relaks (rangkuman) putusan kasasi MA.

"Segera dieksekusi. Segera setelah jaksa menerima salinan putusan," kata Jaksa Agung Basrief Arief.

Hal ini disampaikan kepada wartawan usai menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial (KY) dalam bidang hukum di gedung KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2013).

"Karena itu kita akan mengupayakan eksekusi sesuai pasal 270 KUHAP, bahwa setelah jaksa menerima putusan salinan, dia harus melaksanakan putusan itu," sambung Basrief.

Bagi Kejagung, putusan ini sudah tegas dan jelas sebab putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap. Apakah itu dibebaskan atau dinyatakan salah, atau dipidana.

"Khusus kasus Pak Susno, itu putusan MA menyatakan menolak kasasi yang diajukan, baik oleh terdakwa atau penunutt. Nah inilah, mengapa kalau ditolak, harus melihat putusan yang sebelumnya. Itu keputusan Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri," ujar Basrief.

Dalam putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta, Susno dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengamanan Pilkada Jawa Barat. Susno juga terbukti korupsi saat menangani perkara PT Salmah Arwana Lestari (SAL).

"Jadi jangan memiliki penafsiran sendiri. Dalam arti kata, Kejagung tidak melakukan tindakan pemidanaan dan sebagainya. Hanya dengan membayar Rp 2.500 mana ada tindakan seperti itu di dunia ini," pungkas Basrief.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asp/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%