detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 15:24 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 17/04/2013 13:01 WIB

KPK Kembali Panggil Bupati Bogor Terkait Kasus Hambalang

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - KPK kembali memanggil Rahmat Yasin terkait kasus Hambalang. Bupati Bogor tersebut akan dimintai keterangan untuk semua tersangka Hambalang, kecuali Anas Urbaningrum.

"Saksi untuk DK, AAM dan TBM," kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Rabu (17/4/2013).

Rachmat sempat diperiksa KPK terkait Hambalang pada Desember 2012 lalu. Saat itu Rahmat mengatakan tidak ada pelanggaran terkait pengesahan site plan serta izin mendirikan bangunan (IMB) Hambalang.

"Penandatanganan itu ada aturan, ada mekanisme, ada tata cara. Itu pun setelah melalui penelitian dan sebagainya," ujar Rahmat, Jumat (14/12/2013).

Seperti diketahui, audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan soal Hambalang menyebut Bupati Bogor diduga ikut melakukan pelanggaran undang-undang. Pengesahan site plan dilakukan meskipun Kemenpora belum atau tidak melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan alias Amdal terhadap proyek itu.

Selain Rahmat Yasin, hari ini KPK juga memanggil 2 pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor, keduanya yaitu Kadis tatat Ruang Burhanuddin dan Kadis Tata Bangunan Pemkab Bogor Yani Hasan. Satu pihak swasta yang juga dipanggil adalah Direktur CV Rifa Medika Lisa Lukita Lisa.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(rna/fjp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%