Detik.com News
Detik.com
Rabu, 17/04/2013 13:01 WIB

KPK Kembali Panggil Bupati Bogor Terkait Kasus Hambalang

Rina Atriana - detikNews
KPK Kembali Panggil Bupati Bogor Terkait Kasus Hambalang
Jakarta - KPK kembali memanggil Rahmat Yasin terkait kasus Hambalang. Bupati Bogor tersebut akan dimintai keterangan untuk semua tersangka Hambalang, kecuali Anas Urbaningrum.

"Saksi untuk DK, AAM dan TBM," kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Rabu (17/4/2013).

Rachmat sempat diperiksa KPK terkait Hambalang pada Desember 2012 lalu. Saat itu Rahmat mengatakan tidak ada pelanggaran terkait pengesahan site plan serta izin mendirikan bangunan (IMB) Hambalang.

"Penandatanganan itu ada aturan, ada mekanisme, ada tata cara. Itu pun setelah melalui penelitian dan sebagainya," ujar Rahmat, Jumat (14/12/2013).

Seperti diketahui, audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan soal Hambalang menyebut Bupati Bogor diduga ikut melakukan pelanggaran undang-undang. Pengesahan site plan dilakukan meskipun Kemenpora belum atau tidak melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan alias Amdal terhadap proyek itu.

Selain Rahmat Yasin, hari ini KPK juga memanggil 2 pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor, keduanya yaitu Kadis tatat Ruang Burhanuddin dan Kadis Tata Bangunan Pemkab Bogor Yani Hasan. Satu pihak swasta yang juga dipanggil adalah Direktur CV Rifa Medika Lisa Lukita Lisa.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rna/fjp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%