Rabu, 17/04/2013 13:01 WIB

KPK Kembali Panggil Bupati Bogor Terkait Kasus Hambalang

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - KPK kembali memanggil Rahmat Yasin terkait kasus Hambalang. Bupati Bogor tersebut akan dimintai keterangan untuk semua tersangka Hambalang, kecuali Anas Urbaningrum.

"Saksi untuk DK, AAM dan TBM," kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Rabu (17/4/2013).

Rachmat sempat diperiksa KPK terkait Hambalang pada Desember 2012 lalu. Saat itu Rahmat mengatakan tidak ada pelanggaran terkait pengesahan site plan serta izin mendirikan bangunan (IMB) Hambalang.

"Penandatanganan itu ada aturan, ada mekanisme, ada tata cara. Itu pun setelah melalui penelitian dan sebagainya," ujar Rahmat, Jumat (14/12/2013).

Seperti diketahui, audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan soal Hambalang menyebut Bupati Bogor diduga ikut melakukan pelanggaran undang-undang. Pengesahan site plan dilakukan meskipun Kemenpora belum atau tidak melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan alias Amdal terhadap proyek itu.

Selain Rahmat Yasin, hari ini KPK juga memanggil 2 pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor, keduanya yaitu Kadis tatat Ruang Burhanuddin dan Kadis Tata Bangunan Pemkab Bogor Yani Hasan. Satu pihak swasta yang juga dipanggil adalah Direktur CV Rifa Medika Lisa Lukita Lisa.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rna/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%