Rabu, 17/04/2013 08:28 WIB

Kemendikbud Didesak DPD RI Untuk Evaluasi UN 2013

Rivki - detikNews
Jakarta - Ketua DPD RI Irman Gusman meminta Kemendkbud maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) untuk mengadakan evaluasi. Atas nama DPD, Irman menyampaikan rasa prihatin atas carut marut UN 2013.

“Saya turut prihatin dengan sejumlah kekurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan UN tingkat SMA sederajat tahun 2013. Melihat kondisi ini saya meminta pihak terkait khususnya Kemendikbud agar segera membahasnya secara cepat agar pelaksanaan UN hari-hari selanjutnya dapat berjalan lebih baik” tutur Irman siaran pers yang diperoleh detikcom, Rabu (17/4/2013).

Evaluasi cepat ini menurutnya sangat diperlukan untuk membahas hal jangka pendek yang dapat segera diperbaiki di tengah-tengah penyelenggaraan UN. Lebih lanjut Irman mengungkapkan bahwa setelah UN tingkat SMA, minggu selanjutnya akan diselenggarakan UN tingkat SMP dan SD. Untuk itu ia meminta persiapan pelaksanaan UN selanjutnya dapat di cek dan dikoreksi sesegera mungkin.

"Penundaan UN di 11 provinsi ini tentu dapat mempengaruhi mental dan kesiapan para siswa maupun guru," paparnya.

Tak hanya permasalahan penundaan, penyelenggaraan UN tingkat SMA sederajat selama dua hari ini juga diwarnai oleh permasalahan teknis lainnya, seperti tidak adanya lembar jawaban braile untuk siswa tunanetra dan tuna rungu, serta beberapa kelalaian teknis lainnya.

menanggapi itu, Irman tetap meminta para guru dan siswa untuk tetap fokus dalam menghadapi UN.

“Saya meminta pihak sekolah untuk tetap fokus pada persiapan penyelenggaraan UN di sekolah masing-masing meskipun terjadi kekurangan di berbagai sisi. Saya juga berharap agar para siswa yang sedang maupun yang akan melaksanakan UN agar tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi yang terjadi,” tutur Irman.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(rvk/spt)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%