detikcom

Rabu, 17/04/2013 03:28 WIB

Romi-Harnojoyo Gugat Pilwakot Palembang ke MK

Taufik Wijaya - detikNews
Jakarta - Tim advokasi pasangan calon walikota Palembang Romi Herton dan Harnojoyo, resmi mendaftarkan gugatan sengketa pemilihan walikota Palembang ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Berkas gugatan itu telah disampaikan ke panitera MK.

Menurut Yopie Bharata, anggota tim advokasi, gugatan didaftar dan diterima, tercatat dalam register perkara Nomor .827/PAN.MK/IV/2013. Tanggal 16 april 2013.

“Inti dari surat permohonan tersebut, agar MK membatalkan rekapitulasi hasil pemilihan walikota Palembang yang berlangsung hari Minggu (07/04/2013),” kata Yopie saat dihubungi wartawan, Selasa (16/04/2013).

Menurut Yopie, pasangan Romi-Harno keberatan terhadap hasil rekapitulasi KPUD kota Palembang yang disampaikan tanggal 14 April 2013 yang berdasarkan dokumen rekapitulasi PPK (Panitia Pemilihan
Kecamatan). Pasangan ini meminta penghitungan dokumen KPPS.

Sidang paripurna KPU Palembang, menetapkan kemenangan pasangan calon Walikota Sarimuda dan Nelly Rasdiana, dengan selisih tipis 8 (delapan suara lebih banyak dibandingkan suara yang diperoleh Romi
Herton-Harnojoyo.

Sarimuda adalah birokrat karir di kantor Pemerintahan Provinsi Sumsel, berpasangan Nelly yang juga pensiunan PNS. Sedangkan Romi Herton adalah wakil Walikota Palembang, berpasangan dengan Harnojoyo, ketua DPRD Kota Palembang.

Pilkada kota Palembang diikuti tiga pasang calon. Hasil rekapitulasi KPUD, pasangan MularisiHusni Thamrin memperoleh dukungan 97.810 suara.

Sementara kontestan nomor 2, Romi Herton-Harnojoyo (316.915), sedangkan pasangan Sarimuda-Nelly (316.923 suara) atau unggul delapan suara.

Sebelumnya tim penghitungan suara pasangan Romi Herton-Harnojoyo, dari PDIP Sumsel mengklaim kemenangan hingga 372 suara. Hasil ini merupakan rekapitulasi menggunakan data dokumen C1-KWK yang ditanda-tangani saksi di tingkat TPS.

Berikut rekapitulasi KPUD (14/04/2013)
1. Murni : 97.810
2. RH : 316.915
3. SN : 316.923


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(tw/rvk)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
71%
Kontra
29%