Detik.com News
Detik.com

Rabu, 17/04/2013 02:51 WIB

Ini Hasil Klarifikasi Harta Kekayaan Cagub dan Cawagub NTB

Rina Atriana - detikNews
Ini Hasil Klarifikasi Harta Kekayaan Cagub dan Cawagub NTB
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan verifikasi harta kekayaan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Proses verifikasi dimulai sejak 15 April 2013.

"Klarifikasi LHKPN calon gubernur dan calon wakil gubernur NTB dilakukan dari 15 hingga 16 April 2013," kata Direktur Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Dedie A Rachim, kepada detikcom, Selasa (16/4/2013).

Sudah ada 5 dari 8 peserta pilkada yang dilakukan verifikasi yang terdiri dari 2 orang cagub dan 3 cawagub.

Calon gubernur Suryadi Jaya Permana memiliki harta kekayaan Rp 1,4 miliar, naik dari pelaporan sebelumnya sebesar Rp 809 juta. Calon gubernur lainnya, Harun Al Rasyid, memiliki harta kekayaan Rp 17,43 miliar dengan pelaporan awal Rp 15,62 miliar.

Cawagub M Amin memiliki harta kekayaan per Maret 2013 sebesar Rp 1,14 miliar. Turun dari pelaporan awal Rp 4,16 miliar. M. Ichsan tercatat memiliki harta kekayaan Rp 9 miliar dengan pelaporan awal Rp 3,12 miliar. Sedangkan cawagub Johan Rosihan memiliki harta kekayaan Rp 1,53 miliar dengan pelapor awal Rp 1,25 miliar.

Dedie mengatakan, hasil resminya baru akan disampaikan pada akhir bulan ini. "KPK masih akan mengolah hasil klarifikasi ini dan secara resmi hasilnya akan disampaikan sendiri oleh Cagub dan Cawagub NTB pada akhir April 2013," jelas Dedie. Untuk diketahui, pilgub NTB diikuti oleh 4 pasangan cagub dan cawagub.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rna/rvk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%