detikcom
Rabu, 17/04/2013 02:51 WIB

Ini Hasil Klarifikasi Harta Kekayaan Cagub dan Cawagub NTB

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan verifikasi harta kekayaan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Proses verifikasi dimulai sejak 15 April 2013.

"Klarifikasi LHKPN calon gubernur dan calon wakil gubernur NTB dilakukan dari 15 hingga 16 April 2013," kata Direktur Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Dedie A Rachim, kepada detikcom, Selasa (16/4/2013).

Sudah ada 5 dari 8 peserta pilkada yang dilakukan verifikasi yang terdiri dari 2 orang cagub dan 3 cawagub.

Calon gubernur Suryadi Jaya Permana memiliki harta kekayaan Rp 1,4 miliar, naik dari pelaporan sebelumnya sebesar Rp 809 juta. Calon gubernur lainnya, Harun Al Rasyid, memiliki harta kekayaan Rp 17,43 miliar dengan pelaporan awal Rp 15,62 miliar.

Cawagub M Amin memiliki harta kekayaan per Maret 2013 sebesar Rp 1,14 miliar. Turun dari pelaporan awal Rp 4,16 miliar. M. Ichsan tercatat memiliki harta kekayaan Rp 9 miliar dengan pelaporan awal Rp 3,12 miliar. Sedangkan cawagub Johan Rosihan memiliki harta kekayaan Rp 1,53 miliar dengan pelapor awal Rp 1,25 miliar.

Dedie mengatakan, hasil resminya baru akan disampaikan pada akhir bulan ini. "KPK masih akan mengolah hasil klarifikasi ini dan secara resmi hasilnya akan disampaikan sendiri oleh Cagub dan Cawagub NTB pada akhir April 2013," jelas Dedie. Untuk diketahui, pilgub NTB diikuti oleh 4 pasangan cagub dan cawagub.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rna/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%