detikcom
Rabu, 17/04/2013 02:51 WIB

Ini Hasil Klarifikasi Harta Kekayaan Cagub dan Cawagub NTB

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan verifikasi harta kekayaan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Proses verifikasi dimulai sejak 15 April 2013.

"Klarifikasi LHKPN calon gubernur dan calon wakil gubernur NTB dilakukan dari 15 hingga 16 April 2013," kata Direktur Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Dedie A Rachim, kepada detikcom, Selasa (16/4/2013).

Sudah ada 5 dari 8 peserta pilkada yang dilakukan verifikasi yang terdiri dari 2 orang cagub dan 3 cawagub.

Calon gubernur Suryadi Jaya Permana memiliki harta kekayaan Rp 1,4 miliar, naik dari pelaporan sebelumnya sebesar Rp 809 juta. Calon gubernur lainnya, Harun Al Rasyid, memiliki harta kekayaan Rp 17,43 miliar dengan pelaporan awal Rp 15,62 miliar.

Cawagub M Amin memiliki harta kekayaan per Maret 2013 sebesar Rp 1,14 miliar. Turun dari pelaporan awal Rp 4,16 miliar. M. Ichsan tercatat memiliki harta kekayaan Rp 9 miliar dengan pelaporan awal Rp 3,12 miliar. Sedangkan cawagub Johan Rosihan memiliki harta kekayaan Rp 1,53 miliar dengan pelapor awal Rp 1,25 miliar.

Dedie mengatakan, hasil resminya baru akan disampaikan pada akhir bulan ini. "KPK masih akan mengolah hasil klarifikasi ini dan secara resmi hasilnya akan disampaikan sendiri oleh Cagub dan Cawagub NTB pada akhir April 2013," jelas Dedie. Untuk diketahui, pilgub NTB diikuti oleh 4 pasangan cagub dan cawagub.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(rna/rvk)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%