Detik.com News
Detik.com
Selasa, 16/04/2013 23:09 WIB

PDIP Daftarkan Caleg ke KPU Minggu Ini

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
PDIP Daftarkan Caleg ke KPU Minggu Ini
Semarang - PDIP sedang melakukan finalisasi Daftar Caleg Sementara (DCS) yang akan diajukan ke KPU. DCS akan diajukan ke KPU pekan ini.

"Insya Allah dalam minggu ini sebelum tanggal 22 batas akhir KPU, PDIP sudah bisa menyerahkan berkas-berkas berkaitan dengan nama-nama ke KPU," kata Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

Hal ini disampaikan Puan dalam konferensi pers di kantor DPD PDIP Panti Marhaen, Jl Brigjend Sudiarto Semarang, Selasa (16/4/2013).

PDIP tak kesulitan menjaring caleg. Jumlahnya melebihi yang diperlukan, saat ini sedang dilakukan seleksi akhir.

"Banyak sekali (yang mendaftar), Alhamdulillah hari ini pemenuhan nama-nama caleg itu sudah cukup bahkan kami berlebih nama-nama dari kader sendiri walaupun kami tidak menutup caleg dari luar," ungkap Puan.

Rencananya petinggi PDIP akan menyerahkan caleg DPR ke KPU pekan ini. "Hari ini DPP masih memilah memilih dan melihat kelengkapan arsip-arsip dan data-data dari caleg-caleg. Daftar sebelum tanggal 22 insyaallah," tegasnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(alg/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%