detikcom
Selasa, 16/04/2013 16:29 WIB

Menuju Pemilu 2014

PKS Tak Punya Caleg Artis, Tapi Punya Jenderal

M Iqbal - detikNews
DCS PKS
Jakarta - PKS telah menyerahkan 492 Daftar Caleg Sementara (DCS) untuk DPR RI kepada KPU hari ini. PKS tak mendaftarkan seorang nama caleg artis pun pada Pemilu 2014 nanti.

"Artis tidak ada. Untuk periode ini nggak ada karena nggak ada yang diajuin," kata Sekjen PKS Tufik Ridho usai menyerahkan DCS kepada KPU di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Selasa (16/4/2013).

Menurutnya, daftar caleg PKS disusun berdasarkan pada mekanisme penjaringan atau pengajuan dari dapil, bukan calon yang mendaftar kepada partai. Sehingga memang PKS tidak menjaring artis.

"Ada kita ngobrol dengan beberapa artis, tapi mungkin mereka masih ingin berkarier. Ada 3 sampai 4 orang artis," ucapnya.

"Yang mengusulkan kader yang punya hubungan dengan artis," lanjut Taufik.

Namun meski tak ada nama artis, PKS masih mengikutsertakan satu orang purnawirawan jenderal. Taufik belum mau menyebut siapa nama jenderal dimaksud.

"Purnawirawan jenderal asalnya ada 3 nama, tapi setelah berpikir akhirnya hanya satu," tuturnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%