Detik.com News
Detik.com
Selasa, 16/04/2013 16:29 WIB

Menuju Pemilu 2014

PKS Tak Punya Caleg Artis, Tapi Punya Jenderal

M Iqbal - detikNews
PKS Tak Punya Caleg Artis, Tapi Punya Jenderal DCS PKS
Jakarta - PKS telah menyerahkan 492 Daftar Caleg Sementara (DCS) untuk DPR RI kepada KPU hari ini. PKS tak mendaftarkan seorang nama caleg artis pun pada Pemilu 2014 nanti.

"Artis tidak ada. Untuk periode ini nggak ada karena nggak ada yang diajuin," kata Sekjen PKS Tufik Ridho usai menyerahkan DCS kepada KPU di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Selasa (16/4/2013).

Menurutnya, daftar caleg PKS disusun berdasarkan pada mekanisme penjaringan atau pengajuan dari dapil, bukan calon yang mendaftar kepada partai. Sehingga memang PKS tidak menjaring artis.

"Ada kita ngobrol dengan beberapa artis, tapi mungkin mereka masih ingin berkarier. Ada 3 sampai 4 orang artis," ucapnya.

"Yang mengusulkan kader yang punya hubungan dengan artis," lanjut Taufik.

Namun meski tak ada nama artis, PKS masih mengikutsertakan satu orang purnawirawan jenderal. Taufik belum mau menyebut siapa nama jenderal dimaksud.

"Purnawirawan jenderal asalnya ada 3 nama, tapi setelah berpikir akhirnya hanya satu," tuturnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%