detikcom
Selasa, 16/04/2013 11:20 WIB

Kasus Dana Bansos, KPK Periksa 3 Hakim Tipikor di Bandung

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - KPK melakukan pemeriksaan terhadap 3 hakim tipikor dan 3 saksi lainnya dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait dana bansos Pemkot Bandung. Keenam saksi tersebut menjadi saksi untuk tersangka Setyabudi Tejocahyono dan Toto Hutagalung.

"Saksi diperiksa untuk tersangka ST dan TH," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (16/4/2013).

Ketiga hakim tipikor itu yaitu Ramlan Comel dan Djodjo Djohari Hakim ad hoc dari Pengadilan Tipikor Bandung, serta Pontian Mundir yang merupakan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat. Sementara tiga saksi lainnya adalah mantan Wakil Panitera PN Bandung sekarang Panitera PN Cianjur Rina Pertiwi, panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Bandung Susilo Nandang Bagio, dan Panitia Sekretaris PN Bandung Ali Fardoni.

Pemeriksaan dapat terlaksana setelah ada koordinasi dengan Kasat Sabhara Polrestabes Bandung, AKBP Dhafi. Pemeriksaan sendiri bertempat di Kantor Satuan Sabhara Polrestabes Bandung Jalan Ahmad Yani No 282 Bandung.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Setyabudi Tejocahyono dan Toto Hutagalung sebagai tersangka dalam kasus ini. Toto hari ini, diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Setyabudi. Pemeriksaan berlangsung di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(rna/rmd)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%