Detik.com News
Detik.com
Selasa, 16/04/2013 11:20 WIB

Kasus Dana Bansos, KPK Periksa 3 Hakim Tipikor di Bandung

Rina Atriana - detikNews
Kasus Dana Bansos, KPK Periksa 3 Hakim Tipikor di Bandung
Jakarta - KPK melakukan pemeriksaan terhadap 3 hakim tipikor dan 3 saksi lainnya dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait dana bansos Pemkot Bandung. Keenam saksi tersebut menjadi saksi untuk tersangka Setyabudi Tejocahyono dan Toto Hutagalung.

"Saksi diperiksa untuk tersangka ST dan TH," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (16/4/2013).

Ketiga hakim tipikor itu yaitu Ramlan Comel dan Djodjo Djohari Hakim ad hoc dari Pengadilan Tipikor Bandung, serta Pontian Mundir yang merupakan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat. Sementara tiga saksi lainnya adalah mantan Wakil Panitera PN Bandung sekarang Panitera PN Cianjur Rina Pertiwi, panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Bandung Susilo Nandang Bagio, dan Panitia Sekretaris PN Bandung Ali Fardoni.

Pemeriksaan dapat terlaksana setelah ada koordinasi dengan Kasat Sabhara Polrestabes Bandung, AKBP Dhafi. Pemeriksaan sendiri bertempat di Kantor Satuan Sabhara Polrestabes Bandung Jalan Ahmad Yani No 282 Bandung.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Setyabudi Tejocahyono dan Toto Hutagalung sebagai tersangka dalam kasus ini. Toto hari ini, diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Setyabudi. Pemeriksaan berlangsung di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rna/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%