Detik.com News
Detik.com

Selasa, 16/04/2013 11:20 WIB

Kasus Dana Bansos, KPK Periksa 3 Hakim Tipikor di Bandung

Rina Atriana - detikNews
Kasus Dana Bansos, KPK Periksa 3 Hakim Tipikor di Bandung
Jakarta - KPK melakukan pemeriksaan terhadap 3 hakim tipikor dan 3 saksi lainnya dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait dana bansos Pemkot Bandung. Keenam saksi tersebut menjadi saksi untuk tersangka Setyabudi Tejocahyono dan Toto Hutagalung.

"Saksi diperiksa untuk tersangka ST dan TH," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (16/4/2013).

Ketiga hakim tipikor itu yaitu Ramlan Comel dan Djodjo Djohari Hakim ad hoc dari Pengadilan Tipikor Bandung, serta Pontian Mundir yang merupakan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat. Sementara tiga saksi lainnya adalah mantan Wakil Panitera PN Bandung sekarang Panitera PN Cianjur Rina Pertiwi, panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Bandung Susilo Nandang Bagio, dan Panitia Sekretaris PN Bandung Ali Fardoni.

Pemeriksaan dapat terlaksana setelah ada koordinasi dengan Kasat Sabhara Polrestabes Bandung, AKBP Dhafi. Pemeriksaan sendiri bertempat di Kantor Satuan Sabhara Polrestabes Bandung Jalan Ahmad Yani No 282 Bandung.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Setyabudi Tejocahyono dan Toto Hutagalung sebagai tersangka dalam kasus ini. Toto hari ini, diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Setyabudi. Pemeriksaan berlangsung di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta.

(rna/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%