detikcom
Selasa, 16/04/2013 09:43 WIB

7 Menteri, Kapolri & Gubernur Se-Indonesia Rapat Bahas BBM

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Sebanyak 9 Kementerian bersama Kapolri dan Gubernur se-Indonesia saat ini tengah melakukan pertemuan untuk membahas isu pengendalian BBM bersubsidi. Rapat dilakukan tertutup.

Rapat itu dihadiri oleh 7 menteri dan 2 wakil menteri. Rapat dimulai pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2013).

Mereka yang hadir adalah Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, dan Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan.

Hadir pula Kapolri Jenderal Timur Pradopo, gubernur seluruh Indonesia, pejabat dari Bappenas, BPH Migas, Pertamina, dan perwakilan Hiswana Migas.

"Ada 9 kementerian dan seluruh gubernur yang sudah hadir. Membahas tentang pengendalian BBM bersubsidi, yaitu terkait beberapa opsi (pembatasan BBM besubsidi) yang saat ini ada di pemerintah dan menjadi pembahasan," ucap Kepala Bidang Humas Kemendagri Andi Kriharmoni.

Sementara kehadiran gubernur dalam pertemuan ini menurut Andi untuk mendengarkan kondisi di tiap provinsi jika kebijakan pembatasan BBM bersubsidi diberlakukan.

"Gubernur kan representasi dari rakyat di tiap Kabupaten dan Kota yang mengetahui kondisi di tiap-tiap wilayahnya," lanjutnya.

Rencana pembatasan BBM bersubsidi beberapa pekan terakhir menjadi wacana yang terus digodok pemerintah. Presiden bahkan menggelar rapat di akhir pekan bersama beberapa menteri untuk membahas hal ini.

Menteri ESDM Jero Wacik dalam kesempatan sebelumnya mengatakan Presiden belum sepakat dengan rencana pembatasan BBM bersubsidi, karena dikhawatirkan terjadi inflasi yang berakibat pada bertambahnya rakyat miskin.

"Konsen beliau adalah menjaga rakyat miskin," kata Jero sebelum rapat di kantor presiden Kamis (11/4).

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(iqb/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%