detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 06:38 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Selasa, 16/04/2013 09:43 WIB

7 Menteri, Kapolri & Gubernur Se-Indonesia Rapat Bahas BBM

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Sebanyak 9 Kementerian bersama Kapolri dan Gubernur se-Indonesia saat ini tengah melakukan pertemuan untuk membahas isu pengendalian BBM bersubsidi. Rapat dilakukan tertutup.

Rapat itu dihadiri oleh 7 menteri dan 2 wakil menteri. Rapat dimulai pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2013).

Mereka yang hadir adalah Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, dan Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan.

Hadir pula Kapolri Jenderal Timur Pradopo, gubernur seluruh Indonesia, pejabat dari Bappenas, BPH Migas, Pertamina, dan perwakilan Hiswana Migas.

"Ada 9 kementerian dan seluruh gubernur yang sudah hadir. Membahas tentang pengendalian BBM bersubsidi, yaitu terkait beberapa opsi (pembatasan BBM besubsidi) yang saat ini ada di pemerintah dan menjadi pembahasan," ucap Kepala Bidang Humas Kemendagri Andi Kriharmoni.

Sementara kehadiran gubernur dalam pertemuan ini menurut Andi untuk mendengarkan kondisi di tiap provinsi jika kebijakan pembatasan BBM bersubsidi diberlakukan.

"Gubernur kan representasi dari rakyat di tiap Kabupaten dan Kota yang mengetahui kondisi di tiap-tiap wilayahnya," lanjutnya.

Rencana pembatasan BBM bersubsidi beberapa pekan terakhir menjadi wacana yang terus digodok pemerintah. Presiden bahkan menggelar rapat di akhir pekan bersama beberapa menteri untuk membahas hal ini.

Menteri ESDM Jero Wacik dalam kesempatan sebelumnya mengatakan Presiden belum sepakat dengan rencana pembatasan BBM bersubsidi, karena dikhawatirkan terjadi inflasi yang berakibat pada bertambahnya rakyat miskin.

"Konsen beliau adalah menjaga rakyat miskin," kata Jero sebelum rapat di kantor presiden Kamis (11/4).

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(iqb/rmd)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%