Detik.com News
Detik.com
Senin, 15/04/2013 19:45 WIB

Pencopotan Hakim PN Jakpus Kasus Telkomsel, MA: Jangan Bermain Perkara!

Andi Saputra - detikNews
Pencopotan Hakim PN Jakpus Kasus Telkomsel, MA: Jangan Bermain Perkara! Ridwan Mansur (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mencabut lisensi 4 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengadili kasus niaga. Mereka juga dicopot sebagai hakim PN Jakpus dan dimutasi ke daerah.

"Ini menjadi perhatian bagi seluruh hakim di Indonesia, jangan bermain perkara, jangan bermain-main perkara," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur setibanya di Indonesia usai ibadah umroh kepada detikcom, Senin (15/4/2013).

PN Jakpus di kalangan hakim menjadi pengadilan paling bergengsi di Indonesia. Tradisi di pengadilan, selepas dari PN Jakpus, karier para hakim tersebut langsung menanjak tajam. Tidak sedikit yang menjadi hakim agung. Sehingga pencopotan ini menjadi sejarah baru MA. Sebelumnya hakim PN Jakpus Syarifuddin dipecat, tetapi atas kasus tertangkap tangan KPK tengah menerima suap.

"Keputusan ini menjadi kaca benggala bagi para hakim, eling. Hakim harus kembali kepada pakemnya, harus adil, profesional dan berwibawa," ujar mantan Ketua Pengadilan Negeri Palembang ini.

Keempat hakim yang dicopot itu adalah Bagus Irawan, Agus Iskandar, Nur Ali dan Sutoto Adiputro. Mereka memutus pailit Telkomsel. Namun belakangan vonis ini diputus tanpa perilaku keprofesionalan hakim.

"Mudah-mudahan peristiwa seperti ini menjaga integritas peradilan dan mengembalikan kewibawaan pengadilan," pungkas hakim tinggi penyandang gelar doktor itu.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/fdn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%