detikcom
Senin, 15/04/2013 19:45 WIB

Pencopotan Hakim PN Jakpus Kasus Telkomsel, MA: Jangan Bermain Perkara!

Andi Saputra - detikNews
Ridwan Mansur (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mencabut lisensi 4 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengadili kasus niaga. Mereka juga dicopot sebagai hakim PN Jakpus dan dimutasi ke daerah.

"Ini menjadi perhatian bagi seluruh hakim di Indonesia, jangan bermain perkara, jangan bermain-main perkara," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur setibanya di Indonesia usai ibadah umroh kepada detikcom, Senin (15/4/2013).

PN Jakpus di kalangan hakim menjadi pengadilan paling bergengsi di Indonesia. Tradisi di pengadilan, selepas dari PN Jakpus, karier para hakim tersebut langsung menanjak tajam. Tidak sedikit yang menjadi hakim agung. Sehingga pencopotan ini menjadi sejarah baru MA. Sebelumnya hakim PN Jakpus Syarifuddin dipecat, tetapi atas kasus tertangkap tangan KPK tengah menerima suap.

"Keputusan ini menjadi kaca benggala bagi para hakim, eling. Hakim harus kembali kepada pakemnya, harus adil, profesional dan berwibawa," ujar mantan Ketua Pengadilan Negeri Palembang ini.

Keempat hakim yang dicopot itu adalah Bagus Irawan, Agus Iskandar, Nur Ali dan Sutoto Adiputro. Mereka memutus pailit Telkomsel. Namun belakangan vonis ini diputus tanpa perilaku keprofesionalan hakim.

"Mudah-mudahan peristiwa seperti ini menjaga integritas peradilan dan mengembalikan kewibawaan pengadilan," pungkas hakim tinggi penyandang gelar doktor itu.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%