detikcom
Senin, 15/04/2013 19:45 WIB

Pencopotan Hakim PN Jakpus Kasus Telkomsel, MA: Jangan Bermain Perkara!

Andi Saputra - detikNews
Ridwan Mansur (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mencabut lisensi 4 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengadili kasus niaga. Mereka juga dicopot sebagai hakim PN Jakpus dan dimutasi ke daerah.

"Ini menjadi perhatian bagi seluruh hakim di Indonesia, jangan bermain perkara, jangan bermain-main perkara," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur setibanya di Indonesia usai ibadah umroh kepada detikcom, Senin (15/4/2013).

PN Jakpus di kalangan hakim menjadi pengadilan paling bergengsi di Indonesia. Tradisi di pengadilan, selepas dari PN Jakpus, karier para hakim tersebut langsung menanjak tajam. Tidak sedikit yang menjadi hakim agung. Sehingga pencopotan ini menjadi sejarah baru MA. Sebelumnya hakim PN Jakpus Syarifuddin dipecat, tetapi atas kasus tertangkap tangan KPK tengah menerima suap.

"Keputusan ini menjadi kaca benggala bagi para hakim, eling. Hakim harus kembali kepada pakemnya, harus adil, profesional dan berwibawa," ujar mantan Ketua Pengadilan Negeri Palembang ini.

Keempat hakim yang dicopot itu adalah Bagus Irawan, Agus Iskandar, Nur Ali dan Sutoto Adiputro. Mereka memutus pailit Telkomsel. Namun belakangan vonis ini diputus tanpa perilaku keprofesionalan hakim.

"Mudah-mudahan peristiwa seperti ini menjaga integritas peradilan dan mengembalikan kewibawaan pengadilan," pungkas hakim tinggi penyandang gelar doktor itu.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%
MustRead close