detikcom
Senin, 15/04/2013 19:27 WIB

1 Mei, Warga DKI Bisa Bayar PBB Lewat Pos

Mulya Nur Bilkis - detikNews
Jakarta - Warga DKI Jakarta kini bisa membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) melalui kantor Pos. Hal ini terealisasi dari kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan PT Pos Indonesia.

Lalu bagaimana cara pembayarannya? "Costumer datang ke kantor pos. Sebutkan nomor PBB. Itu saja," kata Kepala Area Jasa Keuangan IV Jakarta PT. Pos Indonesia, Aan Anwar di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2013)

Aan menjelaskan, kemudahan pembayaran dapat dilakukan karena PT Pos Indonesia nantinya memiliki data wajib pajak DKI Jakarta. Data tersebut terkoneksi dengan pemprov DKI Jakarta.

"Karena sudah terkoneksi, pas diklik datanya sudah ada," katanya.

Program ini akan berjalan per tanggal 1 Mei 2013. Dalam kerja sama ini, pihak pemprov wajib membayar Rp. 1.500 per transaksi perseorangan melalui PT Pos Indonesia.

PT Pos menargetkan 30 % dari total 1,8 juta wajib pajak akan membayarkan PBB melalui kantor Pos. " Mungkin sekitar 600 ribu penduduk. Karena kantor kita dibuka sampai malam," ujarnya.

Per tanggal 1 Mei nanti, prosedural pembayaran PBB dapat diakses melalui www.posindonesia.co.id.

"Lebih mudahlah karena semuanya sudah sistem online," pungkas Aan.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
63%
Kontra
37%