detikcom

Senin, 15/04/2013 19:27 WIB

1 Mei, Warga DKI Bisa Bayar PBB Lewat Pos

Mulya Nur Bilkis - detikNews
Jakarta - Warga DKI Jakarta kini bisa membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) melalui kantor Pos. Hal ini terealisasi dari kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan PT Pos Indonesia.

Lalu bagaimana cara pembayarannya? "Costumer datang ke kantor pos. Sebutkan nomor PBB. Itu saja," kata Kepala Area Jasa Keuangan IV Jakarta PT. Pos Indonesia, Aan Anwar di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2013)

Aan menjelaskan, kemudahan pembayaran dapat dilakukan karena PT Pos Indonesia nantinya memiliki data wajib pajak DKI Jakarta. Data tersebut terkoneksi dengan pemprov DKI Jakarta.

"Karena sudah terkoneksi, pas diklik datanya sudah ada," katanya.

Program ini akan berjalan per tanggal 1 Mei 2013. Dalam kerja sama ini, pihak pemprov wajib membayar Rp. 1.500 per transaksi perseorangan melalui PT Pos Indonesia.

PT Pos menargetkan 30 % dari total 1,8 juta wajib pajak akan membayarkan PBB melalui kantor Pos. " Mungkin sekitar 600 ribu penduduk. Karena kantor kita dibuka sampai malam," ujarnya.

Per tanggal 1 Mei nanti, prosedural pembayaran PBB dapat diakses melalui www.posindonesia.co.id.

"Lebih mudahlah karena semuanya sudah sistem online," pungkas Aan.


Banjir mengepung Ibukota Jakarta. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/fdn)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%