Senin, 15/04/2013 19:27 WIB

1 Mei, Warga DKI Bisa Bayar PBB Lewat Pos

Mulya Nur Bilkis - detikNews
Jakarta - Warga DKI Jakarta kini bisa membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) melalui kantor Pos. Hal ini terealisasi dari kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan PT Pos Indonesia.

Lalu bagaimana cara pembayarannya? "Costumer datang ke kantor pos. Sebutkan nomor PBB. Itu saja," kata Kepala Area Jasa Keuangan IV Jakarta PT. Pos Indonesia, Aan Anwar di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2013)

Aan menjelaskan, kemudahan pembayaran dapat dilakukan karena PT Pos Indonesia nantinya memiliki data wajib pajak DKI Jakarta. Data tersebut terkoneksi dengan pemprov DKI Jakarta.

"Karena sudah terkoneksi, pas diklik datanya sudah ada," katanya.

Program ini akan berjalan per tanggal 1 Mei 2013. Dalam kerja sama ini, pihak pemprov wajib membayar Rp. 1.500 per transaksi perseorangan melalui PT Pos Indonesia.

PT Pos menargetkan 30 % dari total 1,8 juta wajib pajak akan membayarkan PBB melalui kantor Pos. " Mungkin sekitar 600 ribu penduduk. Karena kantor kita dibuka sampai malam," ujarnya.

Per tanggal 1 Mei nanti, prosedural pembayaran PBB dapat diakses melalui www.posindonesia.co.id.

"Lebih mudahlah karena semuanya sudah sistem online," pungkas Aan.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fdn/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%