detikcom
Senin, 15/04/2013 19:27 WIB

1 Mei, Warga DKI Bisa Bayar PBB Lewat Pos

Mulya Nur Bilkis - detikNews
Jakarta - Warga DKI Jakarta kini bisa membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) melalui kantor Pos. Hal ini terealisasi dari kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan PT Pos Indonesia.

Lalu bagaimana cara pembayarannya? "Costumer datang ke kantor pos. Sebutkan nomor PBB. Itu saja," kata Kepala Area Jasa Keuangan IV Jakarta PT. Pos Indonesia, Aan Anwar di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2013)

Aan menjelaskan, kemudahan pembayaran dapat dilakukan karena PT Pos Indonesia nantinya memiliki data wajib pajak DKI Jakarta. Data tersebut terkoneksi dengan pemprov DKI Jakarta.

"Karena sudah terkoneksi, pas diklik datanya sudah ada," katanya.

Program ini akan berjalan per tanggal 1 Mei 2013. Dalam kerja sama ini, pihak pemprov wajib membayar Rp. 1.500 per transaksi perseorangan melalui PT Pos Indonesia.

PT Pos menargetkan 30 % dari total 1,8 juta wajib pajak akan membayarkan PBB melalui kantor Pos. " Mungkin sekitar 600 ribu penduduk. Karena kantor kita dibuka sampai malam," ujarnya.

Per tanggal 1 Mei nanti, prosedural pembayaran PBB dapat diakses melalui www.posindonesia.co.id.

"Lebih mudahlah karena semuanya sudah sistem online," pungkas Aan.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(fdn/fdn)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%