Senin, 15/04/2013 18:24 WIB

Polisi Selidiki Kepemilikan Pistol FN Perampok Nasabah Bank

Tamam Mubarrok - detikNews
Mojokerto - Polresta Mojokerto menyelidiki asal muasal kepemilikan sepucuk pistol FN yang digunakan tiga kawanan perampok nasabah bank. Sebab senjata tersebut merupakan standar yang digunakan TNI dan Polri.

Kapolresta Mojokerto AKBP Iwan Kurniawan mengatakan, saat ketiga pelaku diamankan pada magazine pistol tersebut tinggal 4 butir peluru. Pihaknya menduga peluru tersebut telah digunakan saat beraksi di beberapa lokasi.

"Saat para pelaku ditangkap, peluru hanya tinggal 4 butir pada pistol tersebut," katanya kepada detiksurabaya.com saat gelar perkara di Mapolresta Mojokerto, Senin (15/4/2013).

Sebelumnya polisi tak mengetahui apa jenis pistol tersebut. Setelah diringkus ternyata pistol itu jenis Five-seveN atau FN pabrikan Belgia. Senjata api itu merupakan standar yang digunakan TNI dan Polri.

Saat disinggung mengenai adakah keterlibatan anggota Polri dan TNI pada komplotan spesialis perampok ini, Iwan belum memastikan sepenuhnya. Pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Jika ada keterlibatan anggota Polri maka akan berkoordinasi dengan Propam. Sementara jika anggota TNI, Polisi Militer akan dilibatkan. "Masih kita lakukan penyelidikan dari mana mereka mendapatkan senjata ini," pungkansya.

Sebelumnya tiga pelaku perampokan nasabah bank di beberapa wilayah di Jawa Timur, ditembak Tim Resmob Polresta Mojokerto berkat kamera CCTV. Dari serangkaian aksinya, ketiga pelaku berhasil membawa kabur uang Rp 850 juta.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bdh/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%