Detik.com News
Detik.com

Senin, 15/04/2013 17:26 WIB

PT Pos Arahkan Perangko Menjadi Barang Koleksi

Mulya Nurbilkis - detikNews
PT Pos Arahkan Perangko Menjadi Barang Koleksi
Jakarta - PT Pos Indonesia akan mengarahkan perangko menjadi barang koleksi. Meski demikian fungsinya sebagai biaya kirim tidak akan hilang.

"Fungsi perangko memang sudah diarahkan untuk filateli, menjadi koleksi saja. Untuk mengirim boleh tapi diarahkan untuk koleksi," kata Kepala Area Jasa Keuangan IV Jakarta PT Pos Indonesia, Aan Anwar, usai bertemu dengan Gubernur Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Hingga kini PT Pos masih melayani pengiriman surat menggunakan perangko. "Itu kewajiban dari pemerintah, tidak akan bisa hilang. Tarifnya kan ditentukan pemerintah, Rp 1.500 se-Indonesia," katanya.

Aan mengatakan pengiriman surat menggunakan perangko tidak tercatat sehingga prosesnya normal. Surat akan diambil, semuanya disortir dan dari situ baru dikirim ke alamat yang dituju. Hal ini berbeda dengan kilat khusus atau ekspres yang tercatat.

"Karena manual jadi tidak ada jejak lacaknya, tidak ada tandanya jadi tidak ada barang kembali karena kondisi surat tak terlacak," katanya.

Mengenai proses pertanggungjawabannya, Aan mengatakan untuk surat-surat yang menggunakan perangko tidak ada aturan ganti rugi untuk PT Pos. "Karena itu tidak teregister ke kita. Kita tidak tahu pengirim benar atau tidak. 'Saya ngirim dan hilang', kalau kita tanya 'buktinya mana?' Kan tidak ada. Itu sama-sama putus," bebernya.

Untuk menjamin surat yang dikirim bisa sampai ke tujuan, Aan menyarankan agar mencantumkan nomor telepon dan alamat yang jelas.

"Bisa mencantumkan nomor telepon, nama dan alamat sampai kode pos jelas. Itu untuk pengirim dan penerima. Itu akan memudahkan pelacakan banget," katanya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nal/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%