detikcom
Senin, 15/04/2013 17:26 WIB

PT Pos Arahkan Perangko Menjadi Barang Koleksi

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - PT Pos Indonesia akan mengarahkan perangko menjadi barang koleksi. Meski demikian fungsinya sebagai biaya kirim tidak akan hilang.

"Fungsi perangko memang sudah diarahkan untuk filateli, menjadi koleksi saja. Untuk mengirim boleh tapi diarahkan untuk koleksi," kata Kepala Area Jasa Keuangan IV Jakarta PT Pos Indonesia, Aan Anwar, usai bertemu dengan Gubernur Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Hingga kini PT Pos masih melayani pengiriman surat menggunakan perangko. "Itu kewajiban dari pemerintah, tidak akan bisa hilang. Tarifnya kan ditentukan pemerintah, Rp 1.500 se-Indonesia," katanya.

Aan mengatakan pengiriman surat menggunakan perangko tidak tercatat sehingga prosesnya normal. Surat akan diambil, semuanya disortir dan dari situ baru dikirim ke alamat yang dituju. Hal ini berbeda dengan kilat khusus atau ekspres yang tercatat.

"Karena manual jadi tidak ada jejak lacaknya, tidak ada tandanya jadi tidak ada barang kembali karena kondisi surat tak terlacak," katanya.

Mengenai proses pertanggungjawabannya, Aan mengatakan untuk surat-surat yang menggunakan perangko tidak ada aturan ganti rugi untuk PT Pos. "Karena itu tidak teregister ke kita. Kita tidak tahu pengirim benar atau tidak. 'Saya ngirim dan hilang', kalau kita tanya 'buktinya mana?' Kan tidak ada. Itu sama-sama putus," bebernya.

Untuk menjamin surat yang dikirim bisa sampai ke tujuan, Aan menyarankan agar mencantumkan nomor telepon dan alamat yang jelas.

"Bisa mencantumkan nomor telepon, nama dan alamat sampai kode pos jelas. Itu untuk pengirim dan penerima. Itu akan memudahkan pelacakan banget," katanya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nal/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%