detikcom
Senin, 15/04/2013 17:26 WIB

PT Pos Arahkan Perangko Menjadi Barang Koleksi

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - PT Pos Indonesia akan mengarahkan perangko menjadi barang koleksi. Meski demikian fungsinya sebagai biaya kirim tidak akan hilang.

"Fungsi perangko memang sudah diarahkan untuk filateli, menjadi koleksi saja. Untuk mengirim boleh tapi diarahkan untuk koleksi," kata Kepala Area Jasa Keuangan IV Jakarta PT Pos Indonesia, Aan Anwar, usai bertemu dengan Gubernur Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Hingga kini PT Pos masih melayani pengiriman surat menggunakan perangko. "Itu kewajiban dari pemerintah, tidak akan bisa hilang. Tarifnya kan ditentukan pemerintah, Rp 1.500 se-Indonesia," katanya.

Aan mengatakan pengiriman surat menggunakan perangko tidak tercatat sehingga prosesnya normal. Surat akan diambil, semuanya disortir dan dari situ baru dikirim ke alamat yang dituju. Hal ini berbeda dengan kilat khusus atau ekspres yang tercatat.

"Karena manual jadi tidak ada jejak lacaknya, tidak ada tandanya jadi tidak ada barang kembali karena kondisi surat tak terlacak," katanya.

Mengenai proses pertanggungjawabannya, Aan mengatakan untuk surat-surat yang menggunakan perangko tidak ada aturan ganti rugi untuk PT Pos. "Karena itu tidak teregister ke kita. Kita tidak tahu pengirim benar atau tidak. 'Saya ngirim dan hilang', kalau kita tanya 'buktinya mana?' Kan tidak ada. Itu sama-sama putus," bebernya.

Untuk menjamin surat yang dikirim bisa sampai ke tujuan, Aan menyarankan agar mencantumkan nomor telepon dan alamat yang jelas.

"Bisa mencantumkan nomor telepon, nama dan alamat sampai kode pos jelas. Itu untuk pengirim dan penerima. Itu akan memudahkan pelacakan banget," katanya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(nal/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%