Senin, 15/04/2013 17:26 WIB

PT Pos Arahkan Perangko Menjadi Barang Koleksi

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - PT Pos Indonesia akan mengarahkan perangko menjadi barang koleksi. Meski demikian fungsinya sebagai biaya kirim tidak akan hilang.

"Fungsi perangko memang sudah diarahkan untuk filateli, menjadi koleksi saja. Untuk mengirim boleh tapi diarahkan untuk koleksi," kata Kepala Area Jasa Keuangan IV Jakarta PT Pos Indonesia, Aan Anwar, usai bertemu dengan Gubernur Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Hingga kini PT Pos masih melayani pengiriman surat menggunakan perangko. "Itu kewajiban dari pemerintah, tidak akan bisa hilang. Tarifnya kan ditentukan pemerintah, Rp 1.500 se-Indonesia," katanya.

Aan mengatakan pengiriman surat menggunakan perangko tidak tercatat sehingga prosesnya normal. Surat akan diambil, semuanya disortir dan dari situ baru dikirim ke alamat yang dituju. Hal ini berbeda dengan kilat khusus atau ekspres yang tercatat.

"Karena manual jadi tidak ada jejak lacaknya, tidak ada tandanya jadi tidak ada barang kembali karena kondisi surat tak terlacak," katanya.

Mengenai proses pertanggungjawabannya, Aan mengatakan untuk surat-surat yang menggunakan perangko tidak ada aturan ganti rugi untuk PT Pos. "Karena itu tidak teregister ke kita. Kita tidak tahu pengirim benar atau tidak. 'Saya ngirim dan hilang', kalau kita tanya 'buktinya mana?' Kan tidak ada. Itu sama-sama putus," bebernya.

Untuk menjamin surat yang dikirim bisa sampai ke tujuan, Aan menyarankan agar mencantumkan nomor telepon dan alamat yang jelas.

"Bisa mencantumkan nomor telepon, nama dan alamat sampai kode pos jelas. Itu untuk pengirim dan penerima. Itu akan memudahkan pelacakan banget," katanya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nal/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%