detikcom
Senin, 15/04/2013 17:01 WIB

Somasi Ketua MPR Soal 'Empat Pilar', Rachmawati Ancam Bawa ke Ranah Hukum

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Rahmawati (dok.)
Jakarta - Rachmawati Soekarnoputri selaku putri Bung Karno mensomasi Ketua MPR Taufik Kiemas terkait penggunaan kata 'Empat Pilar' bernegara. Hal ini disampaikan kuasa hukum Rachmawati, Bambang Suroso.

"Somasi tentang penggunaan kosakata Empat Pilar disampaikan secara tertulis melalui kuasanya, Bambang Suroso hari ini," tulis Bambang dalam rilis yang diterima wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Empat pilar Taufik Kiemas memuat Pancasila sebagai salah satu muatannya selain UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Keberatan pihak Rachmawati berkaitan dengan tafsirannya terkait Pancasila sebagai filsafat bangsa.

Menurutnya, terminologi 'pilar' tidak sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai fundamen atau dasar. Kata 'pilar' dengan 'fundamen' dipahami sebagai dua hal yang berbeda. Dia merujuk pada pidato bapaknya pada 1 Juni 1945.

"Pancasila adalah Philosophische gronslaag itulah fundamen, filsafat pikiran sedalam-dalamnya," lanjut Bambang menyambung keberatan Rachmawati.

Status hukum empat pilar kebangsaan belum berstatus hukum karena belum ditetapkan dengan TAP MPR RI. Bambang menengarai, keinginan MPR untuk membentuk Badan Pemasyarakatan Empat Pilar Negara bisa menimbulkan penyimpangan anggaran dan pelanggaran hukum.

"Dapat ditengarai (patut diduga) berpotensi menimbulakn adanya penyimpangan anggaran dan pelanggaran hukum atas nama Sosialisasi Empat Pilar yang menggunakan uang negara melalui APBN, berdasarkan kewenangan MPR yang diatur dalam UU No 27/2009 tentang Susduk," lanjut Bambang.Next

Halaman 1 2

Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dnu/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%