detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 03:14 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 15/04/2013 17:01 WIB

Somasi Ketua MPR Soal 'Empat Pilar', Rachmawati Ancam Bawa ke Ranah Hukum

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Rahmawati (dok.)
Jakarta - Rachmawati Soekarnoputri selaku putri Bung Karno mensomasi Ketua MPR Taufik Kiemas terkait penggunaan kata 'Empat Pilar' bernegara. Hal ini disampaikan kuasa hukum Rachmawati, Bambang Suroso.

"Somasi tentang penggunaan kosakata Empat Pilar disampaikan secara tertulis melalui kuasanya, Bambang Suroso hari ini," tulis Bambang dalam rilis yang diterima wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Empat pilar Taufik Kiemas memuat Pancasila sebagai salah satu muatannya selain UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Keberatan pihak Rachmawati berkaitan dengan tafsirannya terkait Pancasila sebagai filsafat bangsa.

Menurutnya, terminologi 'pilar' tidak sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai fundamen atau dasar. Kata 'pilar' dengan 'fundamen' dipahami sebagai dua hal yang berbeda. Dia merujuk pada pidato bapaknya pada 1 Juni 1945.

"Pancasila adalah Philosophische gronslaag itulah fundamen, filsafat pikiran sedalam-dalamnya," lanjut Bambang menyambung keberatan Rachmawati.

Status hukum empat pilar kebangsaan belum berstatus hukum karena belum ditetapkan dengan TAP MPR RI. Bambang menengarai, keinginan MPR untuk membentuk Badan Pemasyarakatan Empat Pilar Negara bisa menimbulkan penyimpangan anggaran dan pelanggaran hukum.

"Dapat ditengarai (patut diduga) berpotensi menimbulakn adanya penyimpangan anggaran dan pelanggaran hukum atas nama Sosialisasi Empat Pilar yang menggunakan uang negara melalui APBN, berdasarkan kewenangan MPR yang diatur dalam UU No 27/2009 tentang Susduk," lanjut Bambang.Next

Halaman 1 2

Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(dnu/asp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%