detikcom

Senin, 15/04/2013 17:01 WIB

Somasi Ketua MPR Soal 'Empat Pilar', Rachmawati Ancam Bawa ke Ranah Hukum

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Rahmawati (dok.)
Jakarta - Rachmawati Soekarnoputri selaku putri Bung Karno mensomasi Ketua MPR Taufik Kiemas terkait penggunaan kata 'Empat Pilar' bernegara. Hal ini disampaikan kuasa hukum Rachmawati, Bambang Suroso.

"Somasi tentang penggunaan kosakata Empat Pilar disampaikan secara tertulis melalui kuasanya, Bambang Suroso hari ini," tulis Bambang dalam rilis yang diterima wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Empat pilar Taufik Kiemas memuat Pancasila sebagai salah satu muatannya selain UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Keberatan pihak Rachmawati berkaitan dengan tafsirannya terkait Pancasila sebagai filsafat bangsa.

Menurutnya, terminologi 'pilar' tidak sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai fundamen atau dasar. Kata 'pilar' dengan 'fundamen' dipahami sebagai dua hal yang berbeda. Dia merujuk pada pidato bapaknya pada 1 Juni 1945.

"Pancasila adalah Philosophische gronslaag itulah fundamen, filsafat pikiran sedalam-dalamnya," lanjut Bambang menyambung keberatan Rachmawati.

Status hukum empat pilar kebangsaan belum berstatus hukum karena belum ditetapkan dengan TAP MPR RI. Bambang menengarai, keinginan MPR untuk membentuk Badan Pemasyarakatan Empat Pilar Negara bisa menimbulkan penyimpangan anggaran dan pelanggaran hukum.

"Dapat ditengarai (patut diduga) berpotensi menimbulakn adanya penyimpangan anggaran dan pelanggaran hukum atas nama Sosialisasi Empat Pilar yang menggunakan uang negara melalui APBN, berdasarkan kewenangan MPR yang diatur dalam UU No 27/2009 tentang Susduk," lanjut Bambang.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(dnu/asp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
77%
Kontra
23%