Senin, 15/04/2013 17:01 WIB

Somasi Ketua MPR Soal 'Empat Pilar', Rachmawati Ancam Bawa ke Ranah Hukum

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Rahmawati (dok.)
Jakarta - Rachmawati Soekarnoputri selaku putri Bung Karno mensomasi Ketua MPR Taufik Kiemas terkait penggunaan kata 'Empat Pilar' bernegara. Hal ini disampaikan kuasa hukum Rachmawati, Bambang Suroso.

"Somasi tentang penggunaan kosakata Empat Pilar disampaikan secara tertulis melalui kuasanya, Bambang Suroso hari ini," tulis Bambang dalam rilis yang diterima wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Empat pilar Taufik Kiemas memuat Pancasila sebagai salah satu muatannya selain UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Keberatan pihak Rachmawati berkaitan dengan tafsirannya terkait Pancasila sebagai filsafat bangsa.

Menurutnya, terminologi 'pilar' tidak sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai fundamen atau dasar. Kata 'pilar' dengan 'fundamen' dipahami sebagai dua hal yang berbeda. Dia merujuk pada pidato bapaknya pada 1 Juni 1945.

"Pancasila adalah Philosophische gronslaag itulah fundamen, filsafat pikiran sedalam-dalamnya," lanjut Bambang menyambung keberatan Rachmawati.

Status hukum empat pilar kebangsaan belum berstatus hukum karena belum ditetapkan dengan TAP MPR RI. Bambang menengarai, keinginan MPR untuk membentuk Badan Pemasyarakatan Empat Pilar Negara bisa menimbulkan penyimpangan anggaran dan pelanggaran hukum.

"Dapat ditengarai (patut diduga) berpotensi menimbulakn adanya penyimpangan anggaran dan pelanggaran hukum atas nama Sosialisasi Empat Pilar yang menggunakan uang negara melalui APBN, berdasarkan kewenangan MPR yang diatur dalam UU No 27/2009 tentang Susduk," lanjut Bambang.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(dnu/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%