Detik.com News
Detik.com
Senin, 15/04/2013 14:51 WIB

Ini Alasan Pergantian Bendahara Umum PD

Ahmad Toriq - detikNews
Ini Alasan Pergantian Bendahara Umum PD Sartono Hutomo dan Anas
Jakarta - Partai Demokrat (PD) akan segera mengganti Bendahara Umumnya. Sartono Hutomo yang belum lama duduk di kursi bendum menggantikan Nazaruddin akan digantikan oleh Handoyo Mulyadi. Apa alasan tim formatur PD mengganti bendum di era kepengurusan SBY?

"Sartono itu kan memang sementara saja, pengganti Nazaruddin," kata anggota Tim Formatur PD, Max Sopacua, saat berbincang, Senin (15/4/2013).

Max mengatakan, sejak awal ditunjuk sebagai bendum, Sartono memang diproyeksikan memegang jabatan itu untuk sementara, hanya untuk menggantikan Nazaruddin. Menurut Max, selama ini PD memang mencari bendum untuk menggantikan Sartono.

"Handoyo ini nanti tetap hingga 2015," ujarnya.

Mengenai kepastian struktur kepengurusan PD, Max mengatakan akan diumumkan hari Rabu (17/4) atau Kamis (18/4) nanti.

"Mungkin nanti Pak SBY sendiri yang akan mengumumkan," tuturnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%