detikcom
Senin, 15/04/2013 14:07 WIB

Wewenang KPU Sortir Caleg Sebatas Syarat Administratif

Mega Putra Ratya - detikNews
foto: ilustrasi.
Jakarta - Kewenangan KPU dalam menyeleksi bakal caleg peserta Pemilu 2014 hanya sebatas syarat administratif. Aturan dalam UU 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak memberi kesempatan kepada KPU mensortir bakal caleg yang disinyalir bermasalah.

"KPU hanya memverifikasi sesuai dengan aturan UU dan sifatnya hanya admninistratif. Jadi kalau mereka tidak lulus pendidikanya, SMA misalnya, itu tidak akan kami izinkan," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Dari sisi administratif misalnya mengenai hasil tes kesehatan dan masalah hukum yang pernah menjerat caleg tersebut.

"Kalau mereka misalnya, kesehatanya kata dokter ini tidak bebas narkoba, tentu tidak kami izinkan. Kalau mereka pernah dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atau lebih terus mereka berbohong pada kami, ada yang memberi masukan ternyata dia tidak isi pernyataan dan melampirkan surat-surat, yang menunjukan itu tentu kami akan masalahkan, akan kami coret," paparnya.

Terkait masalah caleg yang pernah terjerat kasus hukum, Hadar menjelaskan UU hanya mengatakan bahwa caleg itu kalau sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama lima tahun, masih boleh dengan catatan bahwa setelah keluar penjara sudah lima tahun sampai pendaftaran ini.

"Kemudian menunjukan bahwa dia telah mengakui disurat bahwa saya pernah dijatuhi pidana penjara secara jujur. Jadi ada pengumuman itu. Yang ketiga, ada surat keterangan dari kepolisan yang mengatakan bahwa dia tidak melakukan berulang-berulang. Jadi selama dia selesai dari penjara dia tidak melakukan lagi itu dibolehkan. Kalau masalah pernah diperiksa oleh KPK dan seterusnya, UU tidak mengatakan itu tidak dibolehkan," ungkapnya.

"Jadi kami tidak bisa juga (melarang). Kalau dia sering ke karaoke misalkan ngga bisa kami larang. Apa yang kami terapkan kami verifkasi kemudan kami putuskan sesuai dengan apa yang diatur dalam UU. Selain dari itu kami tidak bisa. Oleh karena itu semua sebetulnya ada ditangan partai politik. Mereka harusnya seleksi dari awal," lanjutnya.

KPU juga akan terbuka untuk menerima laporan masyarakat yang memiliki informasi terkait caleg.

"Tentu, nanti kan ada masanya. Setelah DCS ditetapkan masukan masyarakat itu akan diterima. Sejauh masyarakat yang ada identitasnya lengkapnya. Jadi surat kaleng tanpa identitas tidak bisa. Dan kami memproses yang terkait dengan persyaratan. Jadi kalau laporan masyarakat itu bahwa calon ini suka marah-marah dengan keluarganya atau si calon kurang jiwa sosial ngga pernah nyumbang di lingkunganya, itu tidak bisa. Kerana itu bukan persyaratan yang tertulis di UU," tutupnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 21/07/2014 12:41 WIB
    Wamenhub: Jembatan Comal Bikin Jalur Darat Lebih Kompleks, Ada 3 Alternatif
    Gb Jembatan Comal, Pemalang, Jateng, yang ambles pada Jumat (18/7) malam lalu membuat mudik via jalur darat lebih kompleks. Memang Kementerian PU mengebut pengerjaan jembatan itu. Namun di satu sisi harus menunggu kelayakannya. Ada 3 alternatif jalur mudik menghindari Jembatan Comal.
ProKontra Index »

Polisi akan Razia dan Bubarkan Sahur on The Road

Dari hari ke hari, Sahur on The Road (SOTR) alias sahur keliling yang awalnya niatnya baik, membagi-bagikan sahur ke warga tidak mampu, kini melenceng semakin meresahkan, melakukan vandalisme hingga pembacokan. Terakhir Senin (21/7) dini hari, beberapa korban pembacokan kelompok SOTR berjatuhan. Polda Metro Jaya akan merazia, membubarkan hingga menindak kelompok SOTR yang melakukan tindak pidana. Bila Anda setuju dengan tindakan Polda Metro Jaya, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%