Detik.com News
Detik.com

Senin, 15/04/2013 14:07 WIB

Wewenang KPU Sortir Caleg Sebatas Syarat Administratif

Mega Putra Ratya - detikNews
Wewenang KPU Sortir Caleg Sebatas Syarat Administratif foto: ilustrasi.
Jakarta - Kewenangan KPU dalam menyeleksi bakal caleg peserta Pemilu 2014 hanya sebatas syarat administratif. Aturan dalam UU 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak memberi kesempatan kepada KPU mensortir bakal caleg yang disinyalir bermasalah.

"KPU hanya memverifikasi sesuai dengan aturan UU dan sifatnya hanya admninistratif. Jadi kalau mereka tidak lulus pendidikanya, SMA misalnya, itu tidak akan kami izinkan," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Dari sisi administratif misalnya mengenai hasil tes kesehatan dan masalah hukum yang pernah menjerat caleg tersebut.

"Kalau mereka misalnya, kesehatanya kata dokter ini tidak bebas narkoba, tentu tidak kami izinkan. Kalau mereka pernah dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atau lebih terus mereka berbohong pada kami, ada yang memberi masukan ternyata dia tidak isi pernyataan dan melampirkan surat-surat, yang menunjukan itu tentu kami akan masalahkan, akan kami coret," paparnya.

Terkait masalah caleg yang pernah terjerat kasus hukum, Hadar menjelaskan UU hanya mengatakan bahwa caleg itu kalau sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama lima tahun, masih boleh dengan catatan bahwa setelah keluar penjara sudah lima tahun sampai pendaftaran ini.

"Kemudian menunjukan bahwa dia telah mengakui disurat bahwa saya pernah dijatuhi pidana penjara secara jujur. Jadi ada pengumuman itu. Yang ketiga, ada surat keterangan dari kepolisan yang mengatakan bahwa dia tidak melakukan berulang-berulang. Jadi selama dia selesai dari penjara dia tidak melakukan lagi itu dibolehkan. Kalau masalah pernah diperiksa oleh KPK dan seterusnya, UU tidak mengatakan itu tidak dibolehkan," ungkapnya.

"Jadi kami tidak bisa juga (melarang). Kalau dia sering ke karaoke misalkan ngga bisa kami larang. Apa yang kami terapkan kami verifkasi kemudan kami putuskan sesuai dengan apa yang diatur dalam UU. Selain dari itu kami tidak bisa. Oleh karena itu semua sebetulnya ada ditangan partai politik. Mereka harusnya seleksi dari awal," lanjutnya.

KPU juga akan terbuka untuk menerima laporan masyarakat yang memiliki informasi terkait caleg.

"Tentu, nanti kan ada masanya. Setelah DCS ditetapkan masukan masyarakat itu akan diterima. Sejauh masyarakat yang ada identitasnya lengkapnya. Jadi surat kaleng tanpa identitas tidak bisa. Dan kami memproses yang terkait dengan persyaratan. Jadi kalau laporan masyarakat itu bahwa calon ini suka marah-marah dengan keluarganya atau si calon kurang jiwa sosial ngga pernah nyumbang di lingkunganya, itu tidak bisa. Kerana itu bukan persyaratan yang tertulis di UU," tutupnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mpr/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Atasi Prostitusi, Tiru Swedia yang Hukum Pembeli Jasa dan Germo PSK!

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan RI harus belajar dari Swedia untuk mengatasi prostitusi. Swedia melegalkan PSK namun mengkriminalkan mereka yang membeli jasa PSK dan germo yang menjual PSK. Bila Anda setuju usulan Mensos Khofifah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%