Detik.com News
Detik.com

Senin, 15/04/2013 14:07 WIB

Wewenang KPU Sortir Caleg Sebatas Syarat Administratif

Mega Putra Ratya - detikNews
Wewenang KPU Sortir Caleg Sebatas Syarat Administratif foto: ilustrasi.
Jakarta - Kewenangan KPU dalam menyeleksi bakal caleg peserta Pemilu 2014 hanya sebatas syarat administratif. Aturan dalam UU 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak memberi kesempatan kepada KPU mensortir bakal caleg yang disinyalir bermasalah.

"KPU hanya memverifikasi sesuai dengan aturan UU dan sifatnya hanya admninistratif. Jadi kalau mereka tidak lulus pendidikanya, SMA misalnya, itu tidak akan kami izinkan," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Dari sisi administratif misalnya mengenai hasil tes kesehatan dan masalah hukum yang pernah menjerat caleg tersebut.

"Kalau mereka misalnya, kesehatanya kata dokter ini tidak bebas narkoba, tentu tidak kami izinkan. Kalau mereka pernah dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atau lebih terus mereka berbohong pada kami, ada yang memberi masukan ternyata dia tidak isi pernyataan dan melampirkan surat-surat, yang menunjukan itu tentu kami akan masalahkan, akan kami coret," paparnya.

Terkait masalah caleg yang pernah terjerat kasus hukum, Hadar menjelaskan UU hanya mengatakan bahwa caleg itu kalau sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama lima tahun, masih boleh dengan catatan bahwa setelah keluar penjara sudah lima tahun sampai pendaftaran ini.

"Kemudian menunjukan bahwa dia telah mengakui disurat bahwa saya pernah dijatuhi pidana penjara secara jujur. Jadi ada pengumuman itu. Yang ketiga, ada surat keterangan dari kepolisan yang mengatakan bahwa dia tidak melakukan berulang-berulang. Jadi selama dia selesai dari penjara dia tidak melakukan lagi itu dibolehkan. Kalau masalah pernah diperiksa oleh KPK dan seterusnya, UU tidak mengatakan itu tidak dibolehkan," ungkapnya.

"Jadi kami tidak bisa juga (melarang). Kalau dia sering ke karaoke misalkan ngga bisa kami larang. Apa yang kami terapkan kami verifkasi kemudan kami putuskan sesuai dengan apa yang diatur dalam UU. Selain dari itu kami tidak bisa. Oleh karena itu semua sebetulnya ada ditangan partai politik. Mereka harusnya seleksi dari awal," lanjutnya.

KPU juga akan terbuka untuk menerima laporan masyarakat yang memiliki informasi terkait caleg.

"Tentu, nanti kan ada masanya. Setelah DCS ditetapkan masukan masyarakat itu akan diterima. Sejauh masyarakat yang ada identitasnya lengkapnya. Jadi surat kaleng tanpa identitas tidak bisa. Dan kami memproses yang terkait dengan persyaratan. Jadi kalau laporan masyarakat itu bahwa calon ini suka marah-marah dengan keluarganya atau si calon kurang jiwa sosial ngga pernah nyumbang di lingkunganya, itu tidak bisa. Kerana itu bukan persyaratan yang tertulis di UU," tutupnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Advetorial Index »
  • Kamis, 21/05/2015 16:55 WIB
    Mas Achmad Santosa: Bu Susi Tak Mungkin Kebeli
    Mas Achmad Santosa: Bu Susi Tak Mungkin Kebeli Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerapkan kebijakan radikal dalam pemberantasan illegal fishing. Sejumlah pihak yang merasa dirugikan berusaha mendongkel Susi dari posisi menteri. Ada yang menawarkan Rp 5 triliun agar Susi mundur.
ProKontra Index »

Ayah Pemerkosa Putri Kandung dan Bunuh 4 Anaknya Layak Dihukum Mati!

Sadriansyah, warga Sungai Kunjang, Samarinda, Kaltim tega memperkosa putri kandungnya dan membunuh 4 anak-anak sendiri saat masih kecil. Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq berpendapat, Sadriansyah pantas dihukum mati karena menjadi ayah yang biadab. Bila Anda setuju bahwa hukuman yang setimpal bagi Sadriansyah adalah hukuman mati, pilih Pro!
Pro
89%
Kontra
11%